HARIANMEMOKEPRI.COM – Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan resmi memberlakukan pembatasan operasional truk sumbu tiga atau lebih serta angkutan barang di Jalur Nasional Pantura, tepatnya di ruas Pemalang–Pekalongan–Batang, terhitung mulai 1 Agustus 2025.
Kebijakan ini tertuang dalam surat bernomor AJ.903/1/17/DRJD/2025 tertanggal 18 Juli 2025. Pembatasan berlaku setiap hari mulai pukul 05.00 hingga 21.00 WIB.
Anggota Komisi VI DPR RI, Rizal Bawazier, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan ini. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bentuk konkret pemerintah dalam melindungi keselamatan warga dan menjaga kondisi jalan nasional.
“Walaupun aturan ini masih memerlukan sosialisasi selama 1-2 bulan ke depan, terutama untuk pemasangan rambu larangan oleh Pemda dan aparat berwenang, kebijakan ini penting untuk menekan risiko kecelakaan. Saya mendukung penuh, terutama terhadap truk tambang dan angkutan hasil galian,” ujar Rizal Bawazier, Kamis (31/7/2025).
Surat dari Kemenhub ini juga menginstruksikan Pemda dan aparat kepolisian untuk segera memasang rambu larangan pada titik-titik tertentu di jalur yang dimaksud.
Rizal menegaskan, surat tersebut bukan sekadar imbauan, melainkan sudah berupa persetujuan resmi yang wajib dilaksanakan.
Adapun jenis kendaraan yang dibatasi melintas yakni:
Truk sumbu tiga atau lebih
Truk dengan kereta tempelan dan gandengan
Truk pengangkut hasil tambang, tanah, pasir, dan batu
Kendaraan tersebut tetap diizinkan melintas jika memenuhi persyaratan administratif, seperti memiliki tanda nomor kendaraan dengan kode plat “G” dan dokumen muatan lengkap dari pemilik barang.
Pemerintah juga telah menyiapkan jalur alternatif untuk kelancaran distribusi logistik, yakni melalui Jalan Tol Pemalang (Gandulan) Batang (Kandeman) atau sebaliknya.
Untuk mendukung relokasi truk ke jalur tol, pemerintah memberikan diskon tarif tol sebesar 20 persen.
“Langkah ini bukan diskriminasi terhadap pelaku usaha logistik, melainkan penataan untuk kepentingan umum. Bukan pelarangan total, hanya pengaturan waktu dan jenis kendaraan saja. Kita tidak ingin truk bermuatan tambang merusak jalan atau membahayakan pengguna jalan lain di jam sibuk,” tegas Rizal.
