HARIAN MEMO KEPRI, JAKARTA — Konsumen sering kali menjadi obyek yang mengalami kerugian materiil maupun immateriil. Meski sudah ada peraturan yang melindungi konsumen, UU No 8 Tahun 1999 (UU Perlindungan Konsumen), tetap saja dalam praktiknya konsumen masih menjadi korban. Terbatasnya akses informasi atau kesempatan bagi konsumen untuk mengakses informasi yang benar tentang barang atau jasa menjadi sumber awalnya. Selanjutnya, konsumen cenderung tak memahami bahwa haknya terlindungi dan bisa melapor ke Lembaga Perlindungan Konsumen ( LPK) yang tersebar di seluruh Indonesia. Kasus seperti malapraktik dalam pelayanan kesehatan, kesulitan pasien kurang mampu dalam mengakses layanan kesehatan, dan pembayaran barang belanjaan di kasir yang lebih mahal daripada yang tertera di label harga hanya sebagian kasus yang merugikan konsumen. Menurut Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Enggartiasto Lukita, mengatakan 90 persen kasus berhasil selesai dengan proses mediasi. Tentu saja, mediasi menjadi salah satu jalan penyelesaian masalah konsumen jika ada pengaduan. Artinya, konsumen harus lebih dulu berani melaporkan kasus yang merugikan, tentu saja dengan mengenali apa hak-hak konsumen. “Konsumen yang dirugikan datang mengadukan kerugian nya selaku konsumen, itu dilaporkan bisa ke LPK atau pun ke BPSK yang ada di Kota dan Kabupaten. Konsultasi sesuai dengan masalahnya. Apakah terkait medis atau hukum. Selanjutnya akan pasti akan dilakukan mediasi, jika konsumen belum didampingi pengacara maka dengan melaporkan hal itu akan dapat perlindungan atas haknya,,” jelasnya di sela workshop edukasi tentang perlindungan konsumen untuk wartawan, Jumat (17/2017). Selain Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK), konsumen juga bisa mengadukan masalahnya ke lembaga pemerintah di tingkat kabupaten/kota seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Saat ini jumlahnya 45 badan di seluruh Indonesia. “Kasus yang diselesaikan oleh BPSK lebih banyak menyangkut kasus perumahan pengembang, leasing, di samping kasus lain seperti pembayaran tidak sesuai struk belanja, air minum, listrik, dan penerbangan, bahkan debt collector. dan LPK juga merupakan mitra yang sejalan dengan BPSK,” jelasnya. LPK yang menjadi rekanan juga bisa membantu konsumen menyelesaikan perkaranya. Bahkan, bantuan hukum yang tidak memungut biaya atau pro bono bisa diberikan. “Bersuara melalui media di surat pembaca, misalnya, tidak cukup. Konsumen perlu melaporkan pengaduan terkait masalahnya sebagai bentuk pemenuhan haknya sebagai konsumen,” katanya. Jadi, sebagai konsumen, Anda memiliki hak merujuk kepada UUPK. Selain mencari informasi yang tepat, Anda juga berhak mengadukan laporan kerugian materiil maupun immateriil. (sumber : Publiknews.com)