Pada akhir 2024, pemerintah menugaskan empat kementerian—termasuk Kementerian Perindustrian dan Kementerian Keuangan—untuk mencari opsi penyelamatan. Namun, upaya itu gagal menghentikan kebangkrutan dan gelombang PHK.
Kini, pemerintah berfokus pada upaya merekrut kembali eks pekerja Sritex. Sejumlah pejabat mengklaim ada investor baru yang tertarik menyewa peralatan Sritex guna melanjutkan produksi. Namun, belum ada kejelasan berapa banyak pekerja yang akan kembali dipekerjakan.
Apakah ini tanda kemunduran industri tekstil Indonesia?
Sritex bukan satu-satunya perusahaan tekstil yang tumbang. Antara 2019 hingga pertengahan 2024, setidaknya 36 perusahaan tekstil Indonesia gulung tikar, termasuk PT Pismatex yang berdiri sejak 1972. Hanya dalam enam bulan pertama 2024, 10 perusahaan tekstil mem-PHK hampir 14.000 pekerja.
Para analis industri menilai kejatuhan Sritex mengungkap masalah struktural di sektor manufaktur Indonesia.
Bhima Yudhistira, Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS), menilai daya saing manufaktur Indonesia terus melemah akibat biaya logistik yang tinggi, kebijakan pemerintah yang tidak konsisten, serta suku bunga yang terus naik.
Indonesia juga kalah bersaing dengan Vietnam dan Bangladesh yang memiliki biaya produksi lebih rendah, menarik minat merek-merek fesyen global. Sementara itu, banjirnya tekstil murah dari China—yang diperparah dengan lemahnya kebijakan proteksi dagang—semakin menekan produsen dalam negeri.
Jemmy Kartiwa Sastraatmadja, ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), mengatakan bahwa kebijakan proteksi perdagangan yang diterapkan oleh beberapa negara untuk membatasi ekspor ke produsen tekstil utama seperti China telah menyebabkan kelebihan stok persediaan.
