HARIANMEMOKEPRI.COM – Penanganan kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Maros, Sulawesi Selatan, menjadi sorotan.
Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Kabupaten Maros melayangkan kritik terhadap lambannya proses penanganan perkara tersebut.
Terlebih, terduga pelaku kini dikabarkan telah melarikan diri dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).
Ketua Komnas PA Kabupaten Maros, Riyan Restu Hidayat, mengaku kecewa terhadap proses penanganan kasus yang dinilai belum memberikan kepastian hukum bagi korban dan keluarganya.
“Kami sangat menyayangkan lambannya kinerja Polres Maros dalam menangani laporan dugaan tindak pidana kejahatan terhadap anak di bawah umur, khususnya kasus pencabulan ini. Jangan pernah beri ruang bagi pelaku kejahatan seksual!” tegas Riyan.
Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/277/VIII/2026/SPKT/POLRES MAROS/POLDA SULAWESI SELATAN, perkara tersebut telah dilaporkan pada 22 Agustus 2026.
Namun, setelah berjalan kurang lebih dua bulan, pihak keluarga korban justru menerima kabar bahwa terduga pelaku telah melarikan diri dan kini masuk dalam daftar pencarian polisi.
Riyan menilai, kondisi tersebut menjadi persoalan serius dalam upaya penegakan hukum dan perlindungan terhadap anak.
Menurutnya, kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak tidak boleh dipandang sebagai perkara biasa karena menyangkut keselamatan serta masa depan korban.
“Ini adalah tindak pidana kejahatan berat. Kasus dugaan pencabulan bukan perkara sepele. Psikologis korban harus diselamatkan, harkat dan martabat keluarganya harus dijaga dan dilindungi secara khusus,” ungkapnya saat dikonfirmasi Tim HarianMemoKepri.com, Selasa (10/11/2026).
Ia juga menyayangkan kondisi keluarga korban yang belum mendapatkan kepastian hukum, sementara terduga pelaku justru berhasil melarikan diri.
Komnas PA Desak Polres Maros Bertindak
Atas persoalan tersebut, Komnas PA Kabupaten Maros mendesak Polres Maros, khususnya Unit PPA, agar melakukan evaluasi terhadap proses penanganan perkara.
Riyan meminta kepolisian bekerja secara profesional, cepat, dan transparan dalam mengusut kasus tersebut.
Selain itu, ia mendesak aparat kepolisian mengerahkan seluruh sumber daya untuk melacak keberadaan terduga pelaku yang kini berstatus DPO agar segera ditemukan dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Menurutnya, penanganan kasus ini menjadi ujian bagi komitmen aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan kepada anak, sekaligus memastikan korban memperoleh keadilan.
Komnas PA berharap kepolisian dapat segera menuntaskan perkara tersebut sehingga memberikan kepastian hukum bagi korban dan keluarganya serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
