SIAK – Aktivitas penambangan tanah yang diduga termasuk kategori galian C di kawasan KM 55, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, kini menjadi perhatian masyarakat. Dugaan persoalan legalitas operasional hingga dampak terhadap keselamatan pengguna jalan mendesak adanya pemeriksaan serius dari aparat penegak hukum dan instansi terkait.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, kegiatan galian tersebut disebut-sebut berkaitan dengan seseorang berinisial H. Namun, sejauh ini status perizinan dan legalitas operasional kegiatan tersebut belum dapat dipastikan sehingga membutuhkan pemeriksaan langsung oleh pihak berwenang.
Sorotan publik kini mengarah kepada Kapolres Siak AKBP Sepuh Ade Irsyam Siregar, S.H., S.I.K., M.H., serta Kapolda Riau Irjen Pol. Arman Achdiat, S.I.K., M.Si. Keduanya diharapkan tidak tinggal diam dan segera memastikan apakah aktivitas penambangan di lokasi tersebut telah memenuhi seluruh persyaratan hukum.
Masyarakat meminta aparat tidak hanya menerima laporan di atas meja. Pemeriksaan langsung ke lokasi diperlukan untuk memastikan dokumen perizinan, pihak yang bertanggung jawab, serta kesesuaian kegiatan penambangan dengan ketentuan yang berlaku.
Apabila ditemukan aktivitas tanpa izin atau pelanggaran terhadap ketentuan pertambangan, aparat diminta mengambil langkah hukum sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan.
Persoalan ini bukan semata-mata menyangkut legalitas usaha. Dampak aktivitas pengangkutan material tanah juga menjadi keluhan yang perlu segera diperhatikan.
Truk pengangkut material tanah yang melintas diduga meninggalkan ceceran tanah di badan jalan. Kondisi tersebut dikhawatirkan membahayakan masyarakat, terutama pengendara sepeda motor.
Saat hujan turun, tanah yang menempel di permukaan aspal berpotensi membuat jalan licin dan meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas.
Karena itu, pihak yang melakukan aktivitas pengangkutan material harus memastikan muatan kendaraan tidak tercecer serta menjaga kebersihan jalan yang digunakan. Seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan mendesak aparat segera melakukan pemeriksaan.
“Jangan sampai aktivitas seperti ini terus berjalan tanpa ada kejelasan. Kami meminta Kapolda dan Kapolres turun langsung mengecek dokumen perizinan serta kondisi di lapangan. Dampaknya bukan hanya terhadap lingkungan, tetapi juga keselamatan masyarakat pengguna jalan,” ungkapnya.
Warga tersebut juga berharap apabila ditemukan pelanggaran, penanganannya dilakukan secara transparan dan tidak tebang pilih.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh kepastian mengenai kelengkapan dokumen perizinan maupun status hukum aktivitas galian di KM 55 Dayun.
Konfirmasi kepada H selaku pihak yang disebut berkaitan dengan kegiatan tersebut masih diperlukan. Begitu pula keterangan resmi dari Polres Siak, Polda Riau, serta instansi yang membidangi pertambangan dan lingkungan hidup.
Publik kini menunggu langkah konkret aparat. Jangan sampai dugaan persoalan perizinan, dampak lingkungan, dan keselamatan lalu lintas hanya menjadi sorotan sesaat tanpa pemeriksaan yang jelas. (***)
