Ada Celah Ketidakpastian Hukum pada UU KPK Lama yang Bisa Hambat Investasi

Harian Memo Kepri | Nasional —Revisi Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sudah disahkan DPR dalam rapat paripurna bisa memberikan kepastian hukum kepada para tersangka yang kasusnya mandek.

Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Moeldoko dalam siaran persnya, di Jakarta, Senin (23/2019). “Undang-undang KPK yang baru memberikan beberapa landasan bagi kepastian hukum, termasuk bagi investor,” ujar Moeldoko.

Moeldoko menyebut, dalam revisi UU tersebut, KPK memiliki kewenangan mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3). Dengan SP3 ini, maka KPK bisa memberikan kepastian hukum bagi para tersangka yang kasusnya mandek.

Dalam UU KPK Nomor 30 Tahun 2002, KPK tak memiliki kewenangan menerbitkan SP3. Menurut Moeldoko, penetapan status tersangka yang tanpa kepastian hukum akan menjadi momok bagi investor untuk menanamkan modalnya.

“Dengan Undang-undang yang baru, KPK bisa menerbitkan SP3 dan itu menjadi kepastian hukum yang bisa menjadi nilai positif bagi investasi,” ucap Moeldoko.

Sama halnya dengan adanya Dewan Pengawas dalam revisi UU KPK. Menurut Moeldoko, Dewan Pangawas akan membantu KPK bekerja sesuai perundangan yang berlaku termasuk dalam penyadapan.

“Jadi maksud saya, bukan soal KPK nya yang menghambat investasi. Tapi KPK yang bekerja berdasarkan Undang-Undang yang lama masih ada celah kurangnya kepastian hukum, dan ini berpotensi menghambat investasi,” tambah Moeldoko.

Kepastian hukum inilah yang diyakini akan membuat investasi di Indonesia akan lebih baik. “Lembaga KPK, akan semakin kuat dan kredibilitasnya terjaga dengan sejumlah revisi untuk memberi kepastian hukum bagi investor,” kata Moeldoko.

sumber | dok. | poskotanews.com