HARIANMEMOKEPRI.COM – Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyeret sejumlah pihak di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menjadi perhatian publik.
Di Kabupaten Lingga, kasus tersebut ikut menghidupkan kembali pembicaraan mengenai sejumlah persoalan pertanahan yang selama ini masih dipertanyakan masyarakat.
Mantan Bupati Lingga, Alias Wello, meminta momentum tersebut dijadikan evaluasi untuk memperkuat transparansi dalam pengelolaan administrasi dan pelayanan pertanahan di daerah.
Menurut Alias Wello, masih terdapat sejumlah pertanyaan masyarakat membutuhkan penjelasan berkaitan dengan aktivitas PT Citra Sugi Aditya (CSA), khususnya menyangkut Hak Guna Usaha (HGU), titik koordinat kawasan, lahan plasma serta lahan yang diklaim atau dikuasai masyarakat.
Persoalan tersebut, kata dia, juga berkaitan dengan masyarakat yang memiliki dasar penguasaan atau kepemilikan tanah berupa Sertifikat Hak Milik (SHM), sporadik, alas hak maupun tanah yang telah dikelola secara turun-temurun.
“Saya tidak sedang menuduh siapa pun. Tetapi OTT KPK di lingkungan ATR/BPN menjadi pengingat bahwa persoalan pertanahan harus ditangani secara transparan karena menyangkut hak masyarakat,” ujar Alias Wello kepada HarianMemoKepri.com, Senin (14/9/2026).
Ia mempertanyakan sejauh mana persoalan-persoalan pertanahan di Lingga telah mendapatkan penjelasan dan kepastian dari instansi yang berwenang.
“Bagaimana dengan Lingga? Sudahkah semua persoalan yang dipertanyakan masyarakat dijawab secara terang dan terbuka?” katanya.
Bukan Menolak Investasi
Alias Wello menegaskan, suara kritis masyarakat terhadap persoalan lahan tidak serta-merta berarti masyarakat menolak investasi.
Menurutnya, investasi tetap diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, investasi harus berjalan berdasarkan aturan dan tetap menghormati hak masyarakat.
“Masyarakat tidak anti investasi. Tetapi investasi juga harus berjalan sesuai aturan hukum dan menghormati hak-hak masyarakat,” ujarnya.
Ia menyebut persoalan mengenai batas HGU, status lahan plasma, pelepasan hak hingga kompensasi merupakan hal yang wajar dipertanyakan masyarakat.
“Ketika masyarakat mempertanyakan batas HGU, status plasma, pelepasan hak maupun kompensasi lahan, itu adalah hak mereka sebagai warga negara,” tambahnya.
Minta Data dan Batas HGU Dijelaskan
Lebih jauh, Alias Wello menilai keterbukaan informasi menjadi salah satu cara untuk menghindari munculnya kesalahpahaman maupun konflik agraria yang berkepanjangan.
Jika seluruh proses terkait HGU telah dilaksanakan sesuai ketentuan, ia berharap pemerintah dan instansi pertanahan dapat memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat.
“Kalau memang semuanya sudah sesuai aturan, tunjukkan kepada masyarakat. Bentangkan titik koordinatnya. Jelaskan batas-batasnya,” tegasnya.
Menurut Alias Wello, keterbukaan tersebut penting agar masyarakat mendapatkan informasi yang jelas sekaligus menghindari munculnya spekulasi mengenai status dan batas lahan.
Ia juga mengingatkan bahwa persoalan agraria yang tidak segera diselesaikan berpotensi berkembang menjadi konflik sosial yang lebih luas.
Karena itu, pemerintah daerah, BPN dan pihak perusahaan dinilai perlu duduk bersama untuk mencari penyelesaian yang sesuai dengan ketentuan hukum serta mempertimbangkan hak masyarakat.
“Jangan sampai masyarakat merasa berjalan sendiri mencari keadilan. Negara harus hadir. Pemerintah daerah harus hadir. BPN juga harus hadir memberikan kepastian hukum kepada masyarakat,” katanya.
Investasi Jangan Tinggalkan Persoalan
Alias Wello juga menekankan pentingnya menjaga kepentingan masyarakat Lingga di tengah masuknya berbagai investasi.
Menurutnya, pembangunan daerah harus mampu berjalan seiring dengan perlindungan terhadap hak masyarakat atas tanah yang telah mereka kuasai dan kelola selama bertahun-tahun.
“Investasi yang baik adalah investasi yang membawa kesejahteraan dan tidak meninggalkan persoalan,” ujarnya.
Ia berharap seluruh pihak terkait dapat memberikan kejelasan terhadap persoalan pertanahan yang masih menjadi perhatian masyarakat Lingga.
Dengan adanya keterbukaan dan kepastian hukum, menurutnya, potensi konflik dapat diminimalkan sehingga investasi dan pembangunan tetap berjalan tanpa mengorbankan hak-hak masyarakat.
