Hendry mengatakan, Pemkab Lingga melalui Dinas Perhubungan tetap berupaya melakukan pembenahan terhadap fasilitas pelabuhan, termasuk Pelabuhan Roro Jagoh yang memiliki peran penting terhadap aktivitas perekonomian masyarakat.
Menurutnya, apabila kondisi keuangan daerah lebih baik, fasilitas pelayanan publik yang mengalami kerusakan akan menjadi salah satu prioritas untuk segera diperbaiki.
“Kalau keadaan keuangan kabupaten kita sehat, tentunya yang menjadi tempat pelayanan masyarakat dan mengalami kerusakan pasti kami dahulukan, apalagi menyangkut perekonomian masyarakat Lingga,” ujar Hendry.
Ia menjelaskan, pada 2025 lalu Dinas Perhubungan telah melakukan perbaikan terhadap bagian Mobile Bridge (MB) atau jembatan bergerak yang berada di kawasan pelabuhan.
Namun, perbaikan tersebut belum dapat mencakup seluruh fasilitas yang membutuhkan penanganan karena keterbatasan anggaran.
“Kami akui memang belum maksimal karena anggaran hanya sebatas itu. Belum mencukupi untuk dilakukan perbaikan dan pemeliharaan secara keseluruhan,” jelasnya.
Hendry menggambarkan kondisi tersebut sebagai “buah simalakama”. Di satu sisi, pemerintah dituntut meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperbaiki fasilitas yang rusak. Namun di sisi lain, kemampuan fiskal daerah masih terbatas.
“Saya kira ini memang buah simalakama. Dengan kondisi keuangan yang tidak memungkinkan, tetapi kita harus berbenah terhadap kerusakan, khususnya Pelabuhan Penyeberangan Roro Jagoh,” ungkapnya.
Meski demikian, ia memastikan Dinas Perhubungan akan terus mengusulkan anggaran perbaikan setiap tahun agar fasilitas pelabuhan dapat dibenahi secara bertahap.
