Ia menegaskan, Kejaksaan tidak akan ragu menindak tegas siapapun yang terlibat penyalahgunaan Dana Desa.
Sementara itu, Kasi II Intelijen Kejati Kepri, Yunius Zega, turut memperkenalkan platform digital jagadesa.kejaksaan.go.id, yang memudahkan aparat desa melaporkan penggunaan anggaran dan potensi masalah hukum secara real-time.
Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penandatanganan MoU antara Pemkab Lingga dan Kejari Lingga, kesepakatan monitoring Program Jaga Desa, serta penyerahan permohonan pendampingan hukum dari pemerintah desa.
Kepala Perwakilan BPKP Kepri, Mardianto Arif turut menjadi pemateri dengan membahas pengawasan Dana Desa untuk mencegah penyelewengan.
FGD ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam memperkuat tata kelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel, demi terwujudnya desa yang mandiri, kuat, dan sejahtera.
