Tanjungpinang – Pemerintah Kota Tanjungpinang mengeluarkan surat pemberitahuan terkait dengan retribusi pelayanan sampah/kebersihan melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang, Jumat ( 18/02 ).
Dalam surat itu besaran retribusi pelayanan sampah/kebersihan yang harus dibayarkan disesuaikan dengan ketentuan peraturan daerah Kota Tanjungpinang Nomor 05 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum.
Kepala Dinas lingkungan hidup Kota Tanjungpinang Drs Riono mengungkapkan efektivitas pelaksanaan Perda itu baru tahun ini, karena sebelumnya tagihan jasa pembersihan sampah dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Pemukiman.
Riono menegaskan bahwa tarif retribusi sampah tersebut sudah berlaku sejak bulan Januari 2021 lalu, akan tetapi sembilan tahun lalu seharusnya dilakukan.
Besaran Tarif Retribusi pelayanan kebersihan pada perda 05 tahun 2012
“Retribusi sampah sudah mulai dipungut pada bulan Januari kemarin, pemungutannya didasarkan pada lampiran perda no 5 tahun 2012 yang perdanya masih ditandatangani oleh Ibu Tatik walikota sebelumnya. Tahun 2021 baru diserahkan urusan penagihan itu kepada kami, sementara saya baru menjabat sebagai kepala dinas pada pertengahan 2021. Karena itu, setelah sosialisasi, petugas baru mulai menarik retribusi pada tahun ini,” jelas Riono melalui WhatsApp.
Untuk tahun 2022 ini, lanjut Riono, target sasarannya meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 893 wajib retribusi menjadi lebih kurang 6000 an wajib retribusi.
” Besarannya disesuaikan dengan lampiran Perda no 5 tahun 2012 untuk rumah tinggal, usaha ruko, kios, dan lain lain. Contohnya, pemilik ruko seharusnya membayar Rp120.000/bulan, namun selama 9 tahun terakhir hanya membayar Rp25.000/bulan,” ujar Riono.
Terakhir, ia menginformasikan Dinas Lingkungan Hidup akan tetap membuka ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan saran dan pendapat kepada staf operator DLH Kota Tanjungpinang.

