HARIANMEMOKEPRI.COM – Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menegaskan pembangunan jembatan penghubung antara Pulau Batam dan Pulau Bintan harus segera diwujudkan.
Proyek ini dinilai tidak hanya sebagai infrastruktur besar, tetapi juga simbol keterhubungan antarpulau di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura.
“Impian membangun Jembatan Batam–Bintan harus kita wujudkan bersama. Ini bukan proyek besar semata, tapi simbol keterhubungan antarpulau di provinsi kepulauan,” ujar Lasarus menanggapi harapan Gubernur Kepri Ansar Ahmad agar jembatan dua pulau utama ini segera terealisasi, Rabu (29/10/2025)
Dalam kunjungan kerjanya ke Kepri, Lasarus menekankan bahwa Komisi V DPR RI ingin memastikan seluruh program pembangunan nasional, termasuk proyek strategis di daerah, berjalan sesuai rencana dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami ingin memastikan setiap pembangunan sarana, prasarana, dan infrastruktur di Kepri terlaksana dengan baik dan berdampak pada penguatan ekonomi serta peningkatan layanan publik,” katanya.
Lasarus menambahkan, Komisi V DPR RI berkomitmen mendukung percepatan pembangunan Jembatan Batam–Bintan sebagai salah satu prioritas nasional.
Proyek ini diharapkan memperkuat konektivitas dan daya saing kawasan. Nilai investasi proyek diperkirakan mencapai Rp16 triliun, yang dinilai relatif kecil dibandingkan dampak ekonomi jangka panjang yang akan dihasilkan.
“Kita hanya perlu kemauan politik dan kerja keras bersama agar pembangunan ini benar-benar terealisasi,” tegasnya.
Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026 Komisi V DPR RI ke Kepri difokuskan pada peninjauan dan pembahasan program pembangunan infrastruktur strategis, termasuk proyek Jembatan Batam–Bintan serta pengembangan sarana transportasi di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
“Komisi V DPR RI akan terus mengawal proyek-proyek vital seperti ini. Karena jika daerah maju, maka Indonesia juga akan ikut maju,” pungkas Lasarus.
Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura, Wakil Ketua III DPRD Kepri, Kepala OPD Pemprov Kepri, Bupati Natuna, Wali Kota Tanjungpinang, serta perwakilan BP Batam.
Hadir pula mitra kerja Komisi V DPR RI dari Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, BMKG, Basarnas, dan sejumlah instansi terkait lainnya.
