HARIANMEMOKEPRI.COM – Upaya memperkuat sinergi antar lembaga dan meningkatkan kepastian hukum dalam pelayanan publik di sektor kesehatan terus dilakukan di Provinsi Kepulauan Riau.
Salah satunya diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepulauan Riau dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Raja Ahmad Tabib.
Penandatanganan PKS tersebut berlangsung di Aula Sasana Baharuddin Lopa Kejati Kepri, Selasa (24/6/2025), dihadiri langsung Kepala Kejati Kepri, Teguh Subroto, bersama jajaran, serta Direktur RSUD Raja Ahmad Tabib, dr. Bambang Utoyo
Hadir pula Kadis Kesehatan Provinsi Kepri, Inspektorat Provinsi Kepri, Dewan Pengawas RSUD RAT, Karo Hukum Provinsi Kepri, para wakil direktur RSUD RAT, serta pejabat dan pegawai Kejati Kepri.
Dalam sambutannya, Direktur RSUD RAT, dr. Bambang Utoyo menyampaikan bahwa sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), RSUD Raja Ahmad Tabib kerap menghadapi tantangan yang tidak hanya berkaitan dengan teknis pelayanan, tetapi juga aspek hukum perdata dan tata usaha negara.
“Kehadiran Kejaksaan Tinggi sebagai mitra strategis sangat penting untuk memastikan seluruh proses administrasi dan pengelolaan rumah sakit berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku,” ujar dr. Bambang.
Ia berharap, melalui kerja sama ini, RSUD RAT dapat memperoleh pendampingan hukum, bantuan hukum, maupun pertimbangan hukum dari Jaksa Pengacara Negara (JPN), baik untuk perkara litigasi maupun non-litigasi.
“Terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kejati Kepri atas kesediaan menjadi mitra kami. Semoga ini menjadi awal sinergi berkelanjutan untuk mendukung pelayanan publik yang lebih baik di Kepri,” pungkasnya.

