Tanjungpinang – Salah Satu terdakwa perkara tindak pidana korupsi IUP – OP untuk angkut dan jual tahun 2018/2019 di Kepulauan Riau atas Junaedi dengan perusahaan CV Swakarya Mandiri hari ini dapat menghirup udara bebas di Rutan Tanjungpinang, Jumat (17/12 ) malam.
Kebebasan Junaedi tersebut setelah Putusan Kasasi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dari Kantor Hukum HMS dan rekan yang dipimpin oleh HM. Soekaryono, S.E., SH, MH mendapatkan Putusan dari Mahkamah Agung dengan Putusannya nomor 4597 K/Pid.Sus/2021 Tanggal 15 Desember 2021 yang amarnya berbunyi menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi II / penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang tersebut.
Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Terdakwa Junaedi membatalkan putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru nomor 11/PID.SUS-TPK/PT PBR tanggal 4 Juni 2021 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 20/Pid.Sus-TPK/PN Tpg tanggal 18 Maret 2021.
Menyatakan terdakwa Junaedi terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana melepaskan terdakwa Junaedi tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging) memerintahkan terdakwa segera keluar dari tahanan memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
Menetapkan agar barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 215 sebagaimana yang selengkapnya tersebut dan terurai dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 11/PID.SUS-TPK/PT PBR tanggal 4 Juni 2021, dipergunakan dalam perkara lain membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara.
HM. Soekaryono atau yang biasa dipanggil HMS didampingi Fahmi Amrico, mengatakan bahwa sebagai penasehat hukum dari Junaedi sejak awal memang sudah menyampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh kliennya bukan merupakan ranah hukum pidana, dan sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa jika majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan suatu tindak pidana maka Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.
“Tentunya putusan Majelis Hakim di Mahkamah Agung ini sesuai dengan harapan kami sebagai Penasehat Hukum terdakwa dan saya anggap dapat memenuhi rasa keadilan karena memang dari awal Klien saya adalah pengusaha yang tentunya ingin mendapatkan keuntungan dan telah mengurus izin usaha sesuai dengan aturan yang berlaku,,” jelasnya.
Kendati demikian saya sebagai Penasehat Hukum Terdakwa juga menyampaikan ucapan Terima kasih atas kerja maksimal dari rekan – rekan JPU yang telah berusaha mengungkap segala fakta di Pengadilan.
“Begitu juga kami sebagai Penasehat hukum terdakwa menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Hakim Agung yang memutus perkara ini, karena ini membuktikan masih ada keadilan di negeri ini yang dibutuhkan oleh masyarakat terutama para pebisnis, sehingga jangan semua yang dilakukan oleh pebisnis dianggap melanggar aturan.
Tidak lupa juga ucapan Terima kasih kepada Kepala Rumah Tahanan Kelas I Tanjungpinang yang telah membimbing dan memperhatikan kliennya selama berada di Rutan, ” teran HMS
Sedangkan Junaedi merasa sangat senang dan gembira bisa dapat berkumpul dengan keluarga lagi tentunya.
“Informasi dari kuasa hukum saya mendengar keputusan kasasi dari Mahkamah Agung yang menyatakan bebas saya sangat senang dan gembira, ” ungkap Junaedi.

