Kepri – Dalam rangka menjalankan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu berkedudukan sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah, Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad memimpin langsung Rapat Koordinasi Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Senin (20/6).
Dalam Undang-undang tersebut memang dijelaskan bahwa Gubernur memiliki 2 fungsi atau kedudukan, yaitu selain sebagai Kepala Daerah Otonom, kedudukan gubernur juga sebagai wakil pemerintah pusat di daerah yang memiliki fungsi pembinaan, pengawasan dan koordinasi urusan pemerintahan di daerah serta tugas pembantuan.
Pelaksanaan rakor tersebut juga sebagai upaya pembenahan dari tataran perencanaan sampai pada implementasi program pembangunan sebagai perwujudan Kepulauan Riau yang makmur, berdaya saing dan berbudaya.
Menurut Ansar, kedudukan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah juga dalam rangka mengkoordinasikan program strategis nasional di daerah sampai ke tingkat pemerintah kabupaten/kota maupun instansi vertikal kabupaten/kota.
“Termasuk melaksanakan serta menyampaikan kembali berbagai arahan Presiden RI yang disampaikan dalam rakor tingkat Menteri maupun daerah. Oleh karena itu hari ini kita rapat untuk mengevaluasi itu semua” ujar Ansar.
Gubernur Kepri berharap rakor hari ini mendapat hasil maksimal dan berkomitmen untuk mengontrol serta mengevaluasi hasilnya. Untuk itu Rakor Pemkab/Pemko se Kepri ini akan kembali di gelar pada bulan Agustus atau September mendatang. Dengan tujuan supaya hasil rakor terevaluasi dari waktu ke waktu.
Hasil Rakor ini, monitoring dan evaluasinya serta rakor lanjutan nantinya akan selalu dilaporkan oleh Gubernur Ansar kepada Menteri dalam Negeri. Sebab, rencana pelaksanaan rakor ini telah disampaikan Gubernur Ansar kepada Mendagri.
“Mendagri menyambut baik pelaksanaan rakor ini serta diminta pelaporannya. Untuk itu agar kita seriusi pelaksanaannya. Mudah-mudahan bisa menjadi model bagi provinsi lain se-Indonesia. Juga agar menjadi ajang peningkatan kinerja dan pengabdian di tengah-tengah masyarakat” harap Gubernur.
Ada tujuh materi utama yang dibahas dalam rakor ini dan dibagi dalam dua sesi. Sesi pertama di moderatori oleh Asisten II Pemprov Kepri Luki Zaiman dan sesi kedua Asisten I Pemprov Kepri Raja Hery Mokhrizal sebagai moderator.
Selanjutnya evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Zulhendri, dan terakhir penerapan keikutsertaan nelayan pada program BPJS Ketenagakerjaan di kabupaten kota se Kepri oleh Kadis Kelautan dan Perikanan Kepri Arif Fadillah.
Gubernur Kepri Ansar Ahmad dalam closing statementnya menyampaikan hasil pembahasan seluruh materi dalam rakor ini agar benar-benar ditindaklanjuti Bupati dan Walikota. Menurutnya, jika tidak ditindaklanjuti maka tidak akan menambah nilai pelaksanaannya.
“Untuk itu saya apresiasi Pemkab dan Pemko yang akan melaksanakan rakor lanjutan tingkat kabupaten dan kota. Mari sama-sama ikuti perkembangannya dari waktu ke waktu. Ke depan kita jadikan rakor ini sebagai rapat rutin setiap 3 atau 4 bulan sekali dengan Kabupaten/kota se-Kepri bergantian menjadi tuan rumah” tutupnya.
