Kepulauan Riau

Gubernur Kepri Hadiri Paripurna DPRD Tentang Ranperda APBD Tahun Anggaran 2024

28
×

Gubernur Kepri Hadiri Paripurna DPRD Tentang Ranperda APBD Tahun Anggaran 2024

Sebarkan artikel ini
Penyerahan Nota Ranperda APBD Provinsi Kepri 2024

HARIANMEMOKEPRI.COM — Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kepulauan Riau membahas nota keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepri Tahun Anggaran 2024 berlangsung di Aula Wan Seri Beni di Tanjungpinang, Selasa (24/2023).

Advertisement
Scroll kebawah untuk lihat konten

Baca Juga: KPU Dan Bawaslu Tanjungpinang Himbau Peserta Pemilu Ikuti Regulasi Yang Ada Terutama PKPU Nomor 15

BACA JUGA  Hamidi : Sumber Pendanaan APBD Kepri, Anggota DPRD Kepri Terima THR

Rapat ini dihadiri oleh Gubernur Kepri Ansar Ahmad yang menyampaikan pidato tentang arah dan prioritas pembangunan daerah untuk tahun depan. Ia menjelaskan bahwa APBD 2024 disusun sesuai dengan kebijakan umum anggaran dan plafon anggaran sementara yang telah disetujui bersama.

Baca Juga: Kepala Bappenas Suharso Monoarfa Realisasi Dana Inpres , Ansar Ahmad Apresiasi Kepada Pemerintah Pusat

Pemerintah Pusat telah menetapkan fokus pembangunan tahun 2024 yang meliputi pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem; peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas; serta pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024.

BACA JUGA  Bawaslu Kota Tanjungpinang Gelar Bimtek Pengawasan Kampanye Media

“Dalam penyusunan APBD kita juga harus menyelaraskan arah kebijakan pemerintah pusat dengan isu strategis yang ada di daerah,” ucap Gubernur Kepri Ansar Ahmad

Baca Juga: Curah Hujan Di Tanjungpinang Diperkirakan Cukup Tinggi, Hasan Himbau Jaga Kebersihan Drainase Serta Lingkungan Sekitar

Untuk mendukung fokus pembangunan tersebut, Gubernur Ansar menyampaikan tema pembangunan daerah Provinsi Kepri tahun 2024 yaitu Peningkatan Investasi dan Daya Saing Daerah untuk Kemakmuran Rakyat Melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan Menjunjung Nilai-nilai Budaya Melayu dan Nasional.

BACA JUGA  Ansar Buka Rakor Camat dan Lurah se Kepri, Utusan Kota Batam Tidak Hadir

Tema ini dijabarkan dalam tiga prioritas pembangunan daerah, yaitu optimalisasi potensi perekonomian daerah, pembangunan infrastruktur wilayah, dan pembangunan manusia yang berkualitas dan berbudaya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Kepulauan Riau

Kegiatan tersebut merupakan upaya untuk mewujudkan penegakan hukum yang adil dan mendukung kepentingan masyarakat. Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau telah menerapkan pendekatan yang humanis dan partisipatif sebagai prioritas utama. Masyarakat adat di Pulau Penyengat adalah bagian integral dari komunitas di Provinsi Kepulauan Riau yang kaya akan nilai budaya dan tradisi.