MenpanRB Rini Widyantini menegaskan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan penataan tenaga non-ASN yang sudah terdata di pangkalan data BKN.

Ia juga menjelaskan bahwa penganggaran gaji bagi tenaga non-ASN tetap diprioritaskan selama mereka mengikuti proses seleksi hingga diangkat menjadi ASN.

Rini menyebutkan, dari total 1.783.665 tenaga non-ASN yang terdata, sebanyak 1.345.338 orang memenuhi syarat PPPK periode pertama. Namun, masih ada 443.712 tenaga non-ASN yang belum terakomodir.

Kepala BKN RI Zudan Arif Fakrulloh menambahkan bahwa pendaftaran PPPK tahap kedua diperpanjang hingga 15 Januari 2025, untuk memberikan kesempatan lebih luas kepada tenaga non-ASN.

Usai rakor, Ansar menginstruksikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk segera berkonsultasi dengan KemenpanRB dan Kemendagri, terutama terkait permintaan diskresi yang belum terjawab.

“Khusus Dinas Kesehatan, segera usulkan formasi fungsional dokter di rumah sakit ke Kemenkes agar mereka dapat mengikuti seleksi PPPK,” tegas Ansar.

Ansar juga meminta OPD memastikan semua tenaga non-ASN, khususnya guru dan tenaga kesehatan, mendaftar sebelum batas waktu yang ditentukan.

“Hari Jumat nanti kita akan rapat bersama bupati, wali kota, dan BKD masing-masing untuk menyampaikan hasil konsultasi. Jangan sampai ada yang tertinggal,” tutupnya.