HARIANMEMOKEPRI.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan menyiapkan penyertaan modal sebesar Rp22 miliar untuk dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Rencana tersebut dibahas dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bintan yang dihadiri Bupati Bintan Roby Kurniawan, Senin (9/11/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Bintan itu juga membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bintan.
Dalam pembahasan penyertaan modal, Roby menjelaskan bahwa dukungan keuangan kepada BUMD merupakan investasi pemerintah daerah untuk memperkuat usaha, meningkatkan pelayanan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Dua perusahaan yang akan menerima tambahan modal tersebut adalah PT BPR Bintan (Perseroda) dan PT Bintan Karya Bahari (Perseroda).
Masing-masing perusahaan direncanakan memperoleh penyertaan modal sebesar Rp10 miliar untuk PT BPR Bintan dan Rp12 miliar bagi PT Bintan Karya Bahari.
Penambahan modal dengan total Rp22 miliar tersebut direncanakan berlangsung secara bertahap mulai 2027 hingga 2031.
Roby menekankan agar pengelolaan dana penyertaan modal dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Ia juga meminta agar tambahan modal tersebut memberikan hasil yang terukur.
“Kami berharap kedua BUMD tersebut mampu mengelola tambahan modal secara profesional, transparan, dan akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan, memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bintan,” ujarnya.
Selain membahas penyertaan modal, Pemkab Bintan juga mengusulkan perubahan struktur organisasi perangkat daerah dari sebelumnya 29 menjadi 25 perangkat daerah.
Roby menyebutkan, penyesuaian tersebut dilakukan sebagai bagian dari reformasi birokrasi untuk menciptakan organisasi pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, pembentukan struktur baru harus disesuaikan dengan kondisi geografis dan karakteristik Bintan sebagai daerah kepulauan, kawasan perbatasan, serta daerah tujuan pariwisata.
Beberapa urusan pemerintahan direncanakan untuk digabung, di antaranya sektor perikanan, pertanian, dan pangan. Begitu juga urusan lingkungan hidup, perumahan, serta kawasan permukiman.
Penataan lainnya mencakup urusan pariwisata, kepemudaan, olahraga, dan kebudayaan. Sementara pengelolaan pendapatan daerah akan disatukan dengan urusan keuangan dan aset daerah.
Adapun urusan perindustrian, tenaga kerja, dan perdagangan juga akan ditempatkan dalam satu perangkat daerah. Namun, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tetap dipertahankan sebagai organisasi tersendiri.
Roby menegaskan bahwa pengurangan jumlah perangkat daerah tidak berarti mengurangi fungsi pemerintahan. Sebaliknya, penggabungan tersebut diharapkan memperkuat koordinasi dan menghilangkan potensi tumpang tindih kewenangan.
“Organisasi boleh lebih ramping, tetapi fungsinya harus lebih kuat. Seluruh urusan pemerintahan tetap dilaksanakan, hanya wadahnya yang kita satukan agar lebih efektif,” tegas Roby
Ia menambahkan, Pemkab Bintan akan mempersiapkan proses peralihan organisasi secara cermat, mulai dari penyesuaian aparatur, aset, anggaran hingga dokumen perencanaan.
Langkah tersebut dilakukan agar perubahan struktur kelembagaan tidak menghambat jalannya pemerintahan maupun pelayanan publik.
Roby turut mengapresiasi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bintan yang telah memberikan masukan serta berkontribusi dalam pembahasan sejumlah Ranperda tersebut.
Ia berharap kerja sama eksekutif dan legislatif terus berjalan baik demi menghasilkan kebijakan yang mendukung pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bintan.
