Selain membahas penyertaan modal, Pemkab Bintan juga mengusulkan perubahan struktur organisasi perangkat daerah dari sebelumnya 29 menjadi 25 perangkat daerah.
Roby menyebutkan, penyesuaian tersebut dilakukan sebagai bagian dari reformasi birokrasi untuk menciptakan organisasi pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, pembentukan struktur baru harus disesuaikan dengan kondisi geografis dan karakteristik Bintan sebagai daerah kepulauan, kawasan perbatasan, serta daerah tujuan pariwisata.
Beberapa urusan pemerintahan direncanakan untuk digabung, di antaranya sektor perikanan, pertanian, dan pangan. Begitu juga urusan lingkungan hidup, perumahan, serta kawasan permukiman.
Penataan lainnya mencakup urusan pariwisata, kepemudaan, olahraga, dan kebudayaan. Sementara pengelolaan pendapatan daerah akan disatukan dengan urusan keuangan dan aset daerah.
Adapun urusan perindustrian, tenaga kerja, dan perdagangan juga akan ditempatkan dalam satu perangkat daerah. Namun, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tetap dipertahankan sebagai organisasi tersendiri.
Roby menegaskan bahwa pengurangan jumlah perangkat daerah tidak berarti mengurangi fungsi pemerintahan. Sebaliknya, penggabungan tersebut diharapkan memperkuat koordinasi dan menghilangkan potensi tumpang tindih kewenangan.
“Organisasi boleh lebih ramping, tetapi fungsinya harus lebih kuat. Seluruh urusan pemerintahan tetap dilaksanakan, hanya wadahnya yang kita satukan agar lebih efektif,” tegas Roby
