HARIANMEMOKEPRI.COM– Masyarakat Tower Nongsa, Batam, masih menghadapi ketidakpastian terkait ganti rugi dan relokasi lahan mereka oleh pihak penerima alokasi, PT Citra Tritunas Prakasa.
Hingga saat ini, belum ada kepastian dari pihak perusahaan, sementara warga semakin resah akibat intimidasi yang diduga dilakukan oleh oknum preman yang dipimpin oleh seorang anggota TNI aktif.
Salah satu warga, Yopi, saat dihubungi awak media pada Rabu (27/3/2025), mengungkapkan bahwa dalam pertemuan dengan Tim Terpadu Pemerintah Kota Batam yang dipimpin oleh Kasat Pol PP Iman Tohari, tidak ada kepastian mengenai relokasi kavling mereka.
Pihak PT Citra Tritunas Prakasa hanya menyampaikan kesanggupan memberikan ganti rugi dengan nominal yang dinilai sangat minim, berkisar antara Rp3 juta hingga Rp9 juta per rumah.
Miris dengan angka seperti itu, ia berharap pemerintah dan penerima alokasi lahan dapat memperlakukan kami secara manusiawi.
“Selama ini kami sudah tertekan dengan adanya preman yang diturunkan ke lokasi kami. Bahkan, ada warga kami yang mengalami penganiayaan dan melaporkannya ke polisi, tetapi kasus tersebut belum mendapat kejelasan hukum dari Polsek Nongsa,” ungkap Yopi.
Merespons hal ini, masyarakat mengundang Ketua Wawasan Hukum Nusantara (WHN) DPD Batam untuk mendengarkan keluhan mereka dan memberikan bantuan hukum.
Ketua Umum WHN, Capt. Arqam Bakri, melalui Ketua DPD WHN Kota Batam, Metio Sandi, saat dihubungi awak media pada Jum’at (28/3/2025), menyatakan pihaknya siap mendampingi masyarakat dalam memperjuangkan hak mereka.
WHN mengapresiasi kepercayaan masyarakat terhadap organisasi ini untuk mendampingi mereka terkait masalah ganti rugi di RT 02, 03, dan 04 RW 09, Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, yang belum diberikan oleh PT Citra Tritunas Prakasa.
“Pihak perusahaan telah melanggar surat pernyataan yang mereka tanda tangani dengan BP Batam, di mana mereka seharusnya menyelesaikan permasalahan dengan warga terdampak tanpa melibatkan BP Batam dan tanpa menimbulkan gejolak sosial,” jelas Metio Sandi.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pihak perusahaan justru menggunakan cara yang tidak wajar, termasuk dugaan penggunaan premanisme yang dipimpin oleh oknum anggota TNI aktif.
Selain itu, terdapat kasus penganiayaan terhadap seorang ibu rumah tangga yang telah dilaporkan ke Polsek Nongsa, tetapi hingga kini pelakunya belum diamankan.
WHN menyoroti kejanggalan dalam penanganan kasus ini, termasuk perubahan pasal yang disangkakan kepada pelaku.
Pihaknya akan mendampingi masyarakat dalam proses hukum ini. Dirinya juga sudah berkoordinasi dengan Ketua Umum WHN agar kasus ini mendapat perhatian lebih.
“Jika diperlukan, kami siap menghadirkan pakar hukum dari DPP WHN. Kami juga akan mengirim surat ke Komisi VI dan Komisi III DPR RI, Mabes Polri, Mabes TNI, serta Komnas HAM agar masyarakat mendapatkan keadilan,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Umum WHN, Capt. Arqam Bakri, menambahkan bahwa pihaknya akan mengirimkan surat langsung kepada Presiden, kementerian terkait, dan komisi di DPR RI apabila kasus ini tidak terselesaikan dengan baik.
