Menanggapi berbagai pertanyaan tersebut, Muhammad Yunus menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur di Batam melibatkan pembagian kewenangan antara Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan (BP) Batam.
Menurutnya, BP Batam memiliki tanggung jawab dalam pembangunan sejumlah infrastruktur strategis, seperti jalan utama, pelabuhan laut, bandar udara, serta fasilitas kebutuhan umum, termasuk penyediaan air.
Sementara itu, Pemerintah Kota Batam lebih berfokus pada pembangunan infrastruktur di kawasan permukiman hingga wilayah hinterland.
Terkait sektor infrastruktur yang memberikan kontribusi terhadap PAD, Yunus menyebut penerangan jalan umum sebagai salah satu sektor dengan kontribusi terbesar.
“Untuk infrastruktur yang menghasilkan PAD, yang paling besar itu sektor Penerangan Jalan Umum (PJU),” jelas Yunus.
Pertukaran Pengalaman Pembangunan Antarlembaga
Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan interaktif. Kedua lembaga legislatif saling bertukar informasi dan pengalaman mengenai kebijakan pembangunan infrastruktur publik, pembagian kewenangan, serta tantangan dalam pelaksanaan pembangunan di masing-masing daerah.
Muhammad Yunus turut memaparkan sejumlah kendala yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur publik di Kota Batam kepada anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta.
Melalui kunjungan kerja tersebut, DPRD Kota Batam dan DPRD DKI Jakarta diharapkan dapat memperkuat hubungan kelembagaan sekaligus memperluas wawasan mengenai pengelolaan pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
