HARIANMEMOKEPRI.COM – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan segera menghibahkan lima kapal hasil tindak pidana perikanan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada nelayan.
Langkah ini merupakan bagian dari kebijakan pemanfaatan kapal rampasan negara untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara atas Barang Rampasan Negara dari Kejaksaan RI ke KKP telah dilaksanakan di Jakarta, Kamis (10/7/2025). Adapun lima kapal yang diserahkan yakni:
KM. SLFA 5323 (68 GT) di Dumai, Riau
KM. Blessing (69 GT) di Banda Aceh
KM. KHF 1355 (60 GT) di Belawan
KM. SLFA 3763 (45 GT) di Deli Serdang, Sumatera Utara
KM. PFKA 7541 (33 GT) di Deli Serdang, Sumatera Utara
Kapal-kapal tersebut selanjutnya akan diberikan kepada kelompok usaha bersama (KUB) nelayan atau koperasi perikanan yang telah memenuhi kriteria.
Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, Pung Nugroho Saksono, menegaskan bahwa kebijakan pemanfaatan kapal hasil tangkapan dari praktik illegal fishing kini diarahkan pada konsep “tangkap-manfaat.”
Artinya, kapal-kapal tersebut tidak lagi dimusnahkan atau ditenggelamkan, melainkan dimanfaatkan secara produktif untuk kegiatan perikanan rakyat.
“Pemanfaatan kapal rampasan dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kebutuhan riil serta kesiapan operasional penerima, agar benar-benar bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka,” ujar Ipunk, sapaan akrabnya, dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat (11/7/2025).
Ia menambahkan, KKP akan melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap penggunaan kapal-kapal tersebut guna memastikan pemanfaatannya tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono juga menyatakan bahwa pemberian kapal hasil tangkapan kepada nelayan merupakan upaya untuk mendorong produktivitas sektor perikanan rakyat.
Ia memastikan seluruh kapal yang diserahkan dalam kondisi layak pakai dan siap mendukung aktivitas penangkapan ikan secara legal dan berkelanjutan.
