OPINI — Berbagai persoalan yang dialami perempuan pada sektor politik tentu tidak lepas dari proses politik tersebut. Berbagai lembaga yang terkait dengan politik seperti partai politik, pemerintah, lembaga perwakilan rakyat, maupun lembaga penyelenggara Pemilu sangat didominasi laki-laki.
Sehingga tidak heran berbagai kepentingan, aspirasi, maupun prioritas yang menentukan agenda politik terlalu mendominasi proses politik dan kebijakan publik yang dihasilkan.
Padahal kaum perempuan memiliki nilai, kepentingan, dan kebutuhan yang berbeda dengan kaum laki-laki. Perbedaan ini sangat penting dalam lembaga politik terutama untuk memberikan perubahan terhadap proses politik ke arah yang demokratis.
Dalam sejarah, berbagai organisasi perempuan pra dan pasca kemerdekaan seperti Putri Mardika di Jakarta, Purborini, Aisyiyah di Yogyakarta, Wanita Susilo di Pemalang, Wanita Hadi di Jepara, dan Poetri Boedi Sejati di Surabaya memiliki kontribusi yang signifikan dalam gerakan perempuan.
Namun, di era orde baru berbagai gerakan perempuan menjadi tidak menonjol karena rezim di era orde baru yang sangat represif terhadap kebebasan berpendapat.
Setelah jatuhnya era orde baru pada 1998, gerakan perempuan kembali muncul dalam bentuk organisasi-organisasi masyarakat sipil. Selain itu, dibentuk juga komisi independen bernama Komnas Perempuan yang berfokus pada isu-isu perempuan pada 15 Oktober 1998.
Tantangan berat yang dihadapi kaum perempuan pada saat ini diantaranya masih adanya keraguan pada kalangan masyarakat tertentu terhadap kesiapan perempuan dalam menjalankan fungsi dan peran perempuan dalam kancah politik.
Persoalan yang dihadapi perempuan tersebut disebabkan kendala nilai sosial budaya yang tidak memberikan akses kepada mereka serta kesempatan dalam menduduki posisi-posisi strategis di berbagai lembaga politik. Meskipun kemampuan intelegensi, manajerial dan kemampuan kepemimpinan perempuan Indonesia memiliki kualitas yang memadai.
Padahal jika melihat aturannya, persamaan hak antara laki-laki dan perempuan terutama dalam pemerintahan diatur dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Sehingga telah sewajarnya perempuan harus mendapat perlakuan yang sama di dalam pemerintahan maupun hukum. Namun bila dilihat pada realitanya, keterwakilan perempuan di berbagai lembaga politik formal masih terbilang sedikit dibandingkan dengan laki-laki.
Hal ini menjadi wajar karena dunia politik lebih diasosiasikan relatif dekat dengan laki-laki serta budaya patriarki yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat.
Oleh: Yuta Anggada Ramli
Semester: III
Prodi: Administrasi Publik
STISIPOL RAJA HAJI TANJUNG PINANG
