HARIANMEMOKEPRI.COM – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Tanjungpinang menggelar sosialisasi terkait penetapan Surat Keputusan (SK) trayek, tarif penumpang, serta perlindungan asuransi bagi kelompok penambang di wilayah Kelurahan Kampung Bugis, pada Kamis (10/7/2025) lalu.

Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan PT Jasa Raharja, pihak Kelurahan Kampung Bugis, serta tiga kelompok penambang yang terdiri dari satu kelompok penambang boat dan dua kelompok penambang mesin Robin.

Kepala Dishub Kota Tanjungpinang, Boby Wira Satria, melalui Kepala Bidang Pelayaran, M. Tri Putranto, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan kerja sama antara Dishub dan PT Jasa Raharja.

Tujuannya adalah untuk menata transportasi laut rakyat agar lebih tertib, aman, dan terlindungi secara hukum maupun asuransi.

“Kami ingin memastikan bahwa penambang maupun penumpang memiliki jaminan keselamatan melalui asuransi, sekaligus menata legalitas trayek dan tarif yang berlaku,” ujar M. Tri Putranto, Senin (14/7/2025).

Sosialisasi tersebut mendapat sambutan positif dari para pengurus kelompok penambang.

Mereka menyampaikan dukungan terhadap langkah pemerintah yang dinilai penting untuk meningkatkan keamanan serta legalitas transportasi laut skala kecil di wilayah mereka.

“Kami mendukung upaya Dishub karena ini menyangkut keselamatan kami dan penumpang. Terima kasih juga atas bantuan dalam penataan administrasi kelompok,” ujar salah satu ketua kelompok penambang mesin Robin.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan PT Jasa Raharja Tanjungpinang menjelaskan bahwa pihaknya siap memberikan perlindungan asuransi bagi penumpang dan penambang yang terdampak kecelakaan, baik di darat, laut, maupun udara.

Perlindungan tersebut meliputi biaya pengobatan akibat luka-luka, santunan cacat tetap, hingga santunan meninggal dunia.

“Untuk bisa tercover dalam program asuransi, peserta perlu membayar premi sesuai ketentuan. Selain itu, diperlukan SK resmi dari pemerintah daerah terkait tarif penumpang serta pas kecil sebagai legalitas kapal,” jelasnya.

Dari pertemuan tersebut, dihasilkan beberapa rekomendasi, di antaranya:

Pembentukan SK Kelompok Penambang oleh pihak Kelurahan Kampung Bugis

Penyusunan SK Wali Kota terkait trayek dan tarif penambang rute Kampung Bugis–Pelantar II (Kuala Riau)

Penandatanganan kerja sama (MoU) antara kelompok penambang dan PT Jasa Raharja mengenai mekanisme dan besaran premi asuransi

Dengan adanya langkah ini, diharapkan transportasi laut tradisional di Tanjungpinang dapat lebih aman, legal, dan memberikan perlindungan bagi seluruh pihak yang terlibat.