Penetapan WUP disebut sebagai bagian dari perencanaan wilayah pertambangan yang pelaksanaannya harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
Meski demikian, KOHATI menilai status penetapan WUP tetap perlu dikaji dari sisi potensi dampak terhadap lingkungan dan kawasan konservasi.
“Pencegahan kerusakan harus dimulai sebelum eksploitasi terjadi,” kata Ila.
Dalam menyikapi persoalan tersebut, KOHATI menyampaikan lima tuntutan kepada pemerintah, di antaranya mendesak pencabutan penetapan WUP, meminta keterbukaan dokumen pengusulan, serta mengutamakan perlindungan ekologis kawasan Ujung Kulon.
Ila menegaskan bahwa Pandeglang tidak semestinya hanya dipandang sebagai wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam, tetapi juga sebagai kawasan dengan warisan ekologis yang perlu dijaga kelestariannya.
Polemik ini turut menyoroti pentingnya transparansi proses kebijakan, kepastian tata ruang, serta kejelasan batas geografis wilayah pertambangan. Keterbukaan dokumen pengusulan dinilai diperlukan agar masyarakat dapat memahami dasar penetapan WUP sekaligus memastikan perlindungan kawasan konservasi tetap menjadi perhatian utama.

