PANDEGLANG – Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) di sebagian perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang, Banten, menuai penolakan dari Korps HMI-Wati (KOHATI) HMI Cabang Pandeglang. Pemerintah pusat didesak mencabut penetapan tersebut, sementara Pemerintah Provinsi Banten diminta membuka dokumen dan menjelaskan riwayat pengusulannya.

Ketua Umum KOHATI HMI Cabang Pandeglang, Ila Nurkholifah, menilai persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemetaan potensi sumber daya alam, tetapi juga menyangkut kelestarian ekosistem Ujung Kulon yang menjadi habitat Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus).

“Kami menolak apabila kawasan yang memiliki nilai ekologis strategis justru ditempatkan dalam kerangka kepentingan usaha pertambangan,” tegas Ila.

KOHATI juga mempertanyakan proses pengusulan WUP oleh Pemerintah Provinsi Banten yang disebut telah berlangsung sejak 2013. Organisasi tersebut meminta penjelasan terbuka mengenai keterlibatan pemerintah daerah, termasuk pertimbangan lingkungan dan aspek konservasi dalam proses pengusulan.

Polemik ini turut mendapat perhatian setelah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan penjelasan resmi pada 17 November 2026. Dalam siaran persnya, kementerian tersebut menyatakan bahwa kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tidak termasuk wilayah pertambangan yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri ESDM.

ESDM juga menjelaskan bahwa penetapan WUP tidak serta-merta memberikan izin untuk melakukan kegiatan pertambangan. Hingga saat ini, menurut keterangan kementerian, belum ada izin pertambangan yang diterbitkan di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon maupun perairan sekitarnya.

Penetapan WUP disebut sebagai bagian dari perencanaan wilayah pertambangan yang pelaksanaannya harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Meski demikian, KOHATI menilai status penetapan WUP tetap perlu dikaji dari sisi potensi dampak terhadap lingkungan dan kawasan konservasi.

“Pencegahan kerusakan harus dimulai sebelum eksploitasi terjadi,” kata Ila.

Dalam menyikapi persoalan tersebut, KOHATI menyampaikan lima tuntutan kepada pemerintah, di antaranya mendesak pencabutan penetapan WUP, meminta keterbukaan dokumen pengusulan, serta mengutamakan perlindungan ekologis kawasan Ujung Kulon.

Ila menegaskan bahwa Pandeglang tidak semestinya hanya dipandang sebagai wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam, tetapi juga sebagai kawasan dengan warisan ekologis yang perlu dijaga kelestariannya.

Polemik ini turut menyoroti pentingnya transparansi proses kebijakan, kepastian tata ruang, serta kejelasan batas geografis wilayah pertambangan. Keterbukaan dokumen pengusulan dinilai diperlukan agar masyarakat dapat memahami dasar penetapan WUP sekaligus memastikan perlindungan kawasan konservasi tetap menjadi perhatian utama.