Tanjungpinang – Wakil Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut IV Kolonel Marinir Andi Rahmat M melalui video conference menghadiri acara peringatan ke XXV Hari Otonomi Daerah yang berlangsung di Aula Wan Sri Beni Kantor Gubernur Kepri Dompak, Senin (26/04).
Hadir dalam kegiatan tersebut Gubenur Provinsi Kepri diwakili Sekda Provinsi Kepri, Pangkogabwilhan I diwakili Waaspotwil, Kapolda Kepri diwakili Irwasda Polda, Danrem 033/WP diwakili Kasrem, Kajati diwakilil Wakajati, Danlanud RHF diwakili Kadipers, Kabinda Kepri diwakili Korwil I Binda Kepri, OPD Kota dan Provinsi
Acara vicon tersebut bersama dengan Wakil Presiden RI Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma’ruf Amin di Kediaman Wapres Jl Diponegoro Jakarta, dikuti oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan seluruh Kepala Daerah di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, DPRD, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Dalam sambutannya Wakil Presiden RI mengatakan, beberapa indikator yang menunjukkan kinerja pemerintahan daerah di Indonesia yang masih tertinggal dari beberapa negara tetangga di asia tenggara.
“ Indeks demokrasi dunia yang dirilis The Economist Intelligence Unit dengan lima indikator yaitu proses pemilu dan pluralisme, fungsi dan kinerja pemerintah, partisipasi politik dan budaya politik,” ujar Wapres RI.
Lebih lanjut Ma’ruf Amin menjelaskan, kebebasan sipil menunjukkan posisi Indonesia stagnan di peringkat ke-64 dunia dengan skor 6,3 pada tahun 2019 dan 2020. Di Asia Tenggara, Indonesia berada di peringkat empat, di bawah Malaysia, Timor Leste, dan Filipina.
“ Pemerintah daerah perlu mengubah paradigma pemerintahan dan pembangunan. Penyelenggaraan pemerintahan yang semula berorientasi pada birokrasi yang business as usual, harus berubah menjadi berbasis inovasi dan teknologi informasi dengan memanfaatkan modal budaya, SDM unggul, sumber daya alam, dan nilai-nilai lokal sesuai karakteristik daerah masing-masing,” jelasnya.
“Pola penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu diperbaiki supaya lebih adaptif, inovatif, kolaboratif, dan korektif. Perbaikan Reformasi Birokrasi secara menyeluruh dapat mendorong organisasi perangkat daerah menjadi lebih sederhana, lentur, efisien dan efektif,” pungkas Wapres RI.
