Tanjungpinang – Satuan Reserse Kriminal Polres Tanjungpinang akan segera melakukan gelar perkara kasus dugaan praktik mafia tanah di Kampung Sidojasa Kelurahan Batu IX Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang.
Kasatreskrim Polres Tanjungpinang, AKP Awal Sya’ban Harahap mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan pemanggilan, terhadap saksi yang berkaitan dalam perkara dugaan mafia tanah itu.
Dalam menangani kasus mafia tanah ini, pihaknya harus teliti dalam memeriksa surat tanah, hingga sempadan atau perbatasan.
Dirinya mengaku, Unit Tipidum mendapati beberapa kendala dalam menangani kasus ini, pihaknya juga akan lakukan gelar perkara, untuk menentukan langkah selanjutnya.
Awal menyebutkan, saksi-saksi yang dipanggil antara lain sejumlah perangkat Kelurahan Batu IX, pelapor atau korban atas nama Pardamean Sembiring, hingga RT dan RW di Kampung Sidojasa Tanjungpinang.
“Saat ini Masih dalam proses lidik. nanti kita akan terus memanggil saksi-saksi sesuai keterangan pelapor. Kita harus teliti, memeriksa surat tanah, sempadan dan lain – lain. Karena pemerintahan dalam hal ini yaitu Kelurahan, tidak bisa menemukan berkas tanah. Jadi kendala disana,” ungkap Awal, Selasa ( 15/02 ).
Sementara itu, pihak pelapor, Sembiring melalui Kuasa hukumnya Anrizal SH mengatakan, kliennya tersebut sudah dua kali dipanggil oleh Satreskrim Tanjungpinang, untuk dimintai keterangan soal dugaan praktik mafia tanah tersebut.
” Ini pemanggilan yang kedua untuk pak Sembiring. Hari ini diperiksa untuk meminta keterangan tambahan dan ditanyakan soal surat Induk tanah dari bu Mulyani yang diserahkan ke pak Sembiring,” kata Anrizal.
Dalam surat induk itu, lanjut Anrzial tidak ada masalah soal luas tanah yang diberikan Mulyani kepada Sembiring. Kemudian, ada juga sejumlah berkas bukti yang diajukan, seperti surat yang telah diregister Kelurahan Batu IX di Tahun 2011 lalu.
Sebelumnya, Ketua RW 3 Kelurahan Batu IX, Kota Tanjungpinang Tahun 2010-2020, Wahid Hasim pada hari Senin yang lalu tanggal ( 07/02 ) usai diperiksa oleh Satreskrim membenarkan bahwa lahan yang dijadikan praktik mafia tanah di Kampung Sidojasa, merupakan wilayah kerjanya.
“Memang benar adanya, bahwa lahan milik Mulyani itu memang berada di wilayah saya, waktu menjabat Ketua RW 3 Kelurahan Batu IX, Tahun 2010-2020,” ujar Wahid.
Wahid mengaku tidak pernah sama sekali menandatangani surat alas hak hingga sertifikat lahan di tanah Mulyani, yang terbit di Tahun 2017 lalu. Bahkan, dirinya kaget dipanggil Satreskrim Polres Tanjungpinang, untuk diperiksa dalam perkara tindak pidana mafia tanah ini.
“Baru ini saya tau ada surat terbit nama orang lain, saat dipanggil Reskrim. Saya juga tidak tau, bagaimana bisa ada surat sertifikat itu. Saya juga tidak pernah menandatangani,” ungkapnya.
Surat alas hak tersebut, Wahid menambahkan, mencantumkan tandatangan ketua RW 7 RT 3 berinisial SW. Bahkan, kata dia pemilik lahan sesudah Mulyani bernama Sembiring sempat melakukan mediasi di BPN Tanjungpinang.
“SW tidak hadir, saya kira sudah selesai. Ternyata saya dipanggil ke Reskrim. Lahan milik buk Mulyani yang sekarang sudah dikuasai Sembiring seluas 2,7 hektar, yang hilang ada 13 ribu meter persegi,” terangnya.
