HARIAN MEMO KEPRI, BINTAN – Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Bintan Buyu menuai Pro dan Kontra, pasalnya diduga ada campur tangan oleh oknum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bintan untuk memenangkan salah satu calon Kepala Desa Bintan Buyu. Ada beberapa alasan yang mengatakan adanya intervensi, bahwa Pilkades Bintan Buyu Pada Tanggal 27 April 2017, dimenangkan oleh Calon Pilkades Nomor Urut 3 atas nama SUNARDI dengan hasil 494 Suara yang tersebar di 8 TPS. Akan tetapi, Terdapat salah satu calon Bernomor urut 2 Atas nama KHAFIZUL ANHAR, yang mendapatkan jumlah 487 Suara dengan selisih 7 suara terhadap cakades nomor urut 3. dan hal ini sudah disahkan serta ditanda tangani oleh Para saksi-saksi calon, serta Panitia Desa sebagai penyelenggara Pilkades Bintan Buyu. Bukti telah ditandatangani hasil sah rekapitulasi tanggal 27 April 2017 oleh seluruh saksi dan panitia desa (dok. syaiful) Namun, akibat adanya dugaan intervensi dan campur tangan Oknum DPRD Kabupaten Bintan, yang duduk di Komisi 1 dengan inisial ‘Y’ Yang berasal dari Partai Demokrat ini terlihat terang-terangan mengusahakan untuk memenangkan Calon urut nomor 2. Padahal, sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku,  yang mengacu kepada Perda Nomor 1 Tahun 2015 pasal 41 dan Perbup Bintan Nomor 10 Tahun 2016 pasal 27, Calon Nomor Urut 3 atas nama SUNARDI sah dimata hukum. Dengan adanya dugaan tersebut, Panitia Kabupaten Bintan terlihat mengadakan beberapa kali pertemuan karena pihak calon nomor urut 2 melayangkan surat sanggahan dan Calon kepala desa lainnya tidak diikut sertakan dalam pembahasan hasil rekapitulasi Pilkades. hasil rekapitulasi yang dimenangkan Sunardi pada tanggal 27 april 2017 (dok. syaiful) “Saya tidak pernah diikut sertakan dalam pembahasan itu, bahkan Panitia Desa juga tidak dilibatkan,”jelas Calon Nomor Urut 3, Sunardi kepada HARIANMEMOKEPRI.COM , Minggu, (11/2017) sore. Pada Rekapitulasi Tanggal 24 Mei 2017 atau yang kedua dimenangkan oleh Khafizul Anhar (dok. syaiful) Alhasil, akibat dari pembahasan itu,  maka diadakan Rekapitulasi ulang tepatnya pada Tanggal 24 Mei 2017, dengan hasil memenangkan Calon Nomor Urut 2 atas nama KHAFIZUL ANHAR. “Saya menolak hasil rekapitulasi Tanggal 24 Mei 2017, karena awalnya saya mengetahui bahwa Hasil perhitungan awal ditolak Badan Permusyawaratan Desa (BPD)dengan alasan yang tidak mendasar, dan masalah pilkades diambil alih Panitia Kabupaten tanpa berkoordinasi dengan Panitia Desa yang telah mengesahkan hasil Rekapitulasi Tanggal 27 April 2017,”ungkapnya. Dikabarkan, Pada Tanggal 27 April 2017 hingga Tanggal 4 Mei 2017 Kota suara disimpan di Kantor Desa, selanjutnya disimpan di Kantor Camat Teluk Bintan. dan pada Tanggal 22 Mei 2017, seluruh calon minta hadir yang katanya akan dilakukan rekapitulasi ulang. surat penolakan hasil rekapitulasi tanggal 27 april 2017 oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). diduga di intervensi oknum DPRD Kab. Bintan (dok. syaiful) “Pada saat itu saya tidak hadir, dan saya hadir pada saat rekapitulasi tanggal 24 Mei 2017, dan alhasil saya dikalahkan dengan selisih 11 suara dari calon urut 2, dan saya pun melakukan sanggahan, karena tidak ada jaminan keamanan kotak suara dari tanggal 27 April 2017 hingga 24 Mei 2017, karena dengan jelas ada perbedaan suara yang jauh dari rekapitulasi sebelumnya, dan saya jug melayangkan surat sanggahan, namun tidak ada tanggapan sama sekali, sedangkan calon nomor urut 2 berselang dua hari langsung ditanggapi, apa ini adil? atau inilah kekuatan kotor yang membekingi calon tersebut,” ujarnya. Diceritakan juga bahwa, Oknum DPRD Kabupaten Bintan yang berinisial ‘Y’ selalu berada disisi Calon nomor urut 2, terlihat kemanapun calon itu pergi, disana terlihat oknum DPRD Kabupaten Bintan tersebut. Surat sanggahan atas rekapitulasi tanggal 24 mei 2017 oleh Sunardi yang hingga saat ini tidak di tanggapi oleh Panitia Kabupaten. (dok. syaiful) “Pilkades ini harus bersih, terlihat jelas bahwa Pak ‘Y’ selalu berada disisi Calon nomor 2, dari awal mula hingga saat ini, bahkan mungkin ada pertemuan khusus, dan terang-terangan terlihat didepan publik,”ucapnya. Dikatakannya pula, saat ini Kepala Desa Bintan Buyu dipimpin lama oleh Pejabat Sementara (Pjs), karena awalnya Pilkades harus dilaksanakan pada Tahun 2016, namun ditunda hingga Tahun 2017. “Aturan nya tahun 2016, Calon nomor urut 2 masih dibawah umur, baru 24 Tahun, sesuai Permendagri itu tidak boleh, karena Oknum DPRD ini begitu “getol” untuk menjadikan kan nya, maka sebisa mungkin diundur hingga Tahun 2017, karena secara tidak langsung Calon tersebut bisa ikut, dan ini jelas adanya beking Oknum tersebut, seharusnya Pilkades tetap berlangsung pada Tahun 2016, jika calon itu tidak lulus persyaratan maka digugurkan saja, dan dilanjutkan dengan calon yang ada saja, nah ini tidak seperti itu, bukan tidak mendasar saya berbicara seperti ini, masyarakat Bintan Buyu semuanya tahu,”ucapnya. Dia mengatakan, hingga saat ini belum ada Surat Keputusan (SK) Dari Bupati Bintan, Apri Sujadi, dalam pengangkatan Kepala Desa. “Sungguh tidak bijaksana jika Pak Apri tidak mengindahkan hal ini, dan jika tetap melantik Calon yang seharusnya kalah maka pak Apri menyakiti dan melukai hati Masyarakat Bintan Buyu, karena ini semua diketahui dan difahami seluruh masyarakat Bintan Buyu, mereka juga tahu kronologi seperti apa, ketidak adilan yang terjadi akibat adanya beking-bekingan yang terlihat jelas, jangan suguhi politik kotor kepada Masyarakat Bintan Buyu,”tutupnya. (CR003)