Kepri – Humas Protokol dan Penghubung Pemprov Kepri Hasan S,Sos sangat menyayangkan terkait adanya pemasangan spanduk tanpa identitas yang terjadi sejumlah ruas jalan Kota Tanjungpinang Ibukota Provinsi Kepulauan Riau pada Rabu malam.
Menurut Hasan, pemasangan spanduk yang bertuliskan permintaan gubernur mundur tersebut tidak dilengkapi dengan identitas yang jelas, sehingga membuat pihaknya kebingungan untuk memberikan klarifikasi.
“Penyampaian pendapat, itu hak demokrasi setiap orang, itu sah-sah saja, tapi yang kita sayangkan, kenapa di spanduk-spanduk itu tidak dilengkapi dengan siapa yang membuatnya, dari LSM mana, dari organisasi mana?” ungkap Hasan di ruang kerjanya, Kamis (20/)
Menurutnya lagi, pihaknya kesulitan untuk berkomunikasi dan menjelaskan maupun menjawab apa yang menjadi pertanyaan dan koreksi dari para pemasang spanduk.
“Tidak ada subtansi masalah yang jelas yang dipaparkan dalam spanduk itu, hanya meminta gubernur mundur, apa alasannya? Apa masalahnya? Kenapa diminta mundur? Dan siapa yang meminta tidak ada tertanda dari siapa, ” terang Hasan.
Saat ini Gubernur Kepri H Ansar Ahmad dan Wakil Gubernur Kepri Hj Marlin Agustina sedang melakukan pekerjaan yang berpihak pada masyarakat Kepri, dan semua itu perlu proses.
“Tapi semua itukan butuh proses dan waktu. Gubernur Kepri baru 9 bulan menjabat dan saat ini sedang menjalankan rancangan kegiatan yang telah disusun oleh gubernur sebelumnya, dan itu tidak bisa dirubah secara serta merta.Itu pun dengan keterbatasan anggaran, dan baru mau mulai, jadi jangan dibilang gagal, karena yang selama 9 bulan ini beliau kerjakan adalah rancangan dari gubernur sebelumnya. Bukan buah pemikiran Pak Ansar dan Buk Marlin, mereka tak bisa merubah itu,” lanjut Hasan.
Baru pada anggaran perubahan ini, Gubernur memulai dengan rancangan-rancangan yang disusunnya. Dan berusaha untuk mendapatkan masukan dana dari pusat. Untuk peningkatan perekonomian, Hasan menjelaskan Pemprov Kepri telah memberikan pinjaman lunak dengan bunga 0 persen untuk para pelaku UMKM. Meningkatkan ekonomi di masa pandemic ini.
“Untuk keluarga yang terpapar covid 19 di Kepri, Pemprov juga memberikan santunan. Karena pemprov paham dengan kondisi ekonomi masyarakatnya lah, maka hal itu diberikan, Pak Gubernur prihatin, jika kepala keluarga yang terkena covid dan harus menjalani karantina, lalu bagaimana dia mau menafkahi keluarganya, itu sebabnya santunan ini diberikan,” jelasnya.
Terkait dengan covid 19 dan anggaran, sejauh ini, sambung Hasan, Pemprov Kepri telah mengikuti anjuran pemerintah pusat untuk refocusing anggaran.Ia juga yakin kalau Gubernur Kepri dan Wakil Gubernur Kepri akan bekerja sepenuhnya untuk mensejahterakan masyarakat Provinsi Kepri.
“Kita lakukan apa yang dianjurkan pemerintah pusat, semua demi penanganan covid dan membantu perekonomian masyarakat,” pungkas Hasan.
