Kang Sa’id menyatakan pihaknya akan mengambil langkah kelembagaan dengan mengirimkan surat resmi kepada Kepala MTsN 1 Lebak untuk meminta klarifikasi tertulis mengenai persoalan tersebut.

Selain itu, BIMPAR meminta Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak melakukan pemeriksaan terhadap informasi yang beredar, termasuk memastikan perlindungan terhadap peserta didik.

Organisasi tersebut menyampaikan lima poin yang perlu menjadi perhatian, yakni pemeriksaan dugaan pungutan uang kas, penyelidikan dugaan kekerasan fisik, pemeriksaan pihak-pihak yang diduga terlibat, perlindungan siswa dari intimidasi maupun tindakan balasan, serta permintaan klarifikasi dan pertanggungjawaban pihak madrasah.

“Jangan sampai anak didik yang datang ke sekolah untuk menuntut ilmu justru harus menghadapi tekanan akibat persoalan uang kas. Jika benar ada siswa yang dijenggut rambutnya, dijitak, bahkan ditampar karena persoalan pembayaran, ini harus menjadi perhatian serius dan diperiksa secara menyeluruh,” ujarnya.

Kang Sa’id menegaskan bahwa persoalan tersebut bukan hanya menyangkut nominal uang, tetapi juga berkaitan dengan tanggung jawab tenaga pendidik dan perlindungan hak peserta didik.

BIMPAR menyatakan akan mengawal persoalan ini melalui mekanisme kelembagaan dan jalur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.