LEBAK – Dugaan pungutan uang kas kegiatan ekstrakurikuler futsal sebesar Rp25.000 serta tindakan kekerasan fisik terhadap sejumlah peserta didik di MTsN 1 Lebak menjadi sorotan LSM DPD BIMPAR Indonesia Kabupaten Lebak, Banten.

Berdasarkan informasi dan pengaduan yang diterima organisasi tersebut, siswa diduga diwajibkan membayar uang kas ekstrakurikuler futsal. Bahkan, muncul dugaan adanya perlakuan fisik terhadap siswa yang pembayarannya belum mencapai nominal Rp25.000.

Informasi yang dihimpun menyebutkan dugaan tindakan tersebut berupa menjenggut rambut, menjitak, hingga menampar siswa karena kekurangan pembayaran. Namun, kebenaran informasi tersebut masih perlu diklarifikasi dan diperiksa oleh pihak berwenang.

Ketua LSM DPD BIMPAR Indonesia Kabupaten Lebak, Said atau Kang Sa’id, menilai kegiatan ekstrakurikuler seharusnya menjadi wadah pengembangan bakat, minat, dan karakter peserta didik, bukan menjadi beban finansial maupun ruang terjadinya perlakuan tidak pantas.

Ia meminta pihak MTsN 1 Lebak menjelaskan dasar penarikan uang kas sebesar Rp25.000, pihak yang menetapkan nominal tersebut, mekanisme pengumpulan, serta penggunaan dana yang terkumpul.

Menurutnya, apabila penarikan tersebut bersifat wajib dan mengikat tanpa dasar kebijakan yang sah, persoalan itu perlu diperiksa oleh instansi berwenang.

Dalam upaya memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan, konfirmasi telah dilakukan kepada salah satu guru kelas MTsN 1 Lebak terkait dugaan pungutan dan tindakan fisik terhadap siswa. Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan yang diterima.

Kang Sa’id menyatakan pihaknya akan mengambil langkah kelembagaan dengan mengirimkan surat resmi kepada Kepala MTsN 1 Lebak untuk meminta klarifikasi tertulis mengenai persoalan tersebut.

Selain itu, BIMPAR meminta Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak melakukan pemeriksaan terhadap informasi yang beredar, termasuk memastikan perlindungan terhadap peserta didik.

Organisasi tersebut menyampaikan lima poin yang perlu menjadi perhatian, yakni pemeriksaan dugaan pungutan uang kas, penyelidikan dugaan kekerasan fisik, pemeriksaan pihak-pihak yang diduga terlibat, perlindungan siswa dari intimidasi maupun tindakan balasan, serta permintaan klarifikasi dan pertanggungjawaban pihak madrasah.

“Jangan sampai anak didik yang datang ke sekolah untuk menuntut ilmu justru harus menghadapi tekanan akibat persoalan uang kas. Jika benar ada siswa yang dijenggut rambutnya, dijitak, bahkan ditampar karena persoalan pembayaran, ini harus menjadi perhatian serius dan diperiksa secara menyeluruh,” ujarnya.

Kang Sa’id menegaskan bahwa persoalan tersebut bukan hanya menyangkut nominal uang, tetapi juga berkaitan dengan tanggung jawab tenaga pendidik dan perlindungan hak peserta didik.

BIMPAR menyatakan akan mengawal persoalan ini melalui mekanisme kelembagaan dan jalur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.