HarianMemoKepri.com, Batam – Fraksi Gerindra meninggalkan ruang rapat (walk out) jelang pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Batam 2018 sebesar Rp2,6 triliun di ruang rapat paripurna gedung DPRD Batam, Jumat (24/11). Seperti dilansir dari Haluankepri.com, langkah tersebut sebagai bentuk protes atas APBD Batam 2018 yang dinilai tidak berpihak ke masyarakat. Aspirasi masyarakat yang dititipkan melalui Pokok Pikiran (Pokir) anggota legislatif dari Gerindra sebagian besar tidak diakomodir. ” Ini sikap politik kami (Gerindra, red), kami walk out karena sebagian besar aspirasi masyarakat yang dititipkan melalui perwakilan kami (legislatif) tidak diakomodir di APBD,” ujar Ketua Fraksi Gerindra DPRD Batam, Harmidi Umar Husein sesaat setelah meninggalkan ruang paripurna. Dijelaskan Harmidi, bahwa fraksinya hadir di DPRD Batam membawa amanah masyarakat. Karenanya, ketika amanah masyarakat tidak diakomodir, maka ini menjadi bumerang bagi Gerindra dikemudian hari. “Kami membawa amanah masyarakat, kalau aspirasi mereka tidak diakomodir bagaimana kami mempertanggungjawabkan,” ketusnya. Menjawab pertanyaan media apakah kedepan akan menjadi oposisi, dengan diplomatis Legislatif Dapil Bengkong-Batuampar ini mengaku akan menentukan sikap partai melalui rapat yang akan diadakan dalam waktu dekat. “Pendukung pemerintah iya, tetapi dengan ini kami akan rapatkan barisan untuk menentukan sikap kedepan. Dan kami akan komunikasi langsung dengan ketua partai,” jelasnya. Terpisah, Ketua DPC Partai Gerindra Kota Batam, Iman Sutiawan, mengaku kecewa dengan APBD Batam 2018 yang tidak mengakomodir aspirasi masyarakat yang diwakili Gerindra. Sementara selaku ketua partai ia setiap saat menginstruksikan kadernya untuk turun ke masyarakat dalam rangka menyerap aspirasi. “Kita sudah minta seluruh anggota dewan dari Gerindra turun ke masyarakat, tapi anehnya apa yang diamanahkan masyarakat justeru di kesampingkan,” ketus mantan ketua Pemenangan Ramah (Rudi-Amsakar Achmad). Selain itu, ia juga menyoroti ketimpangan anggaran pembangunan antara perkotaan (mainland) dengan daerah pulau (hinterland). Ia mencontohkan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Batam, dari Rp128 miliar anggaran di tahun 2018, hanya Rp300-an juta dialokasikan untuk hinterland. “Sangat tidak berimbang, padahal hinterland seharusnya lebih mendapatkan perhatian karena selama ini tertinggal secara infrastruktur,” tegas Iman. Diprediksi Defisit Rp86 M Setelah melalui pembahasan panjang, akhirnya APBD Batam 2018 senilai Rp2,6 triliun disahkan, Jumat (24/11). Hal ini ditandai dengan ketuk palu oleh Ketua DPRD Batam Nuryanto dengan persetujuan anggota DPRD (minus fraksi Gerindra). “Dengan ini kita mengesahkan Perda APBD Batam 2018,” ungkap Nuryanto sembari mengetukkan palu, kemudian diteruskan dengan penandatanganan Berita Acara (BA) pimpinan DPRD Batam dan Walikota Batam, Muhammad Rudi. Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Wakil Ketua I DPRD Batam, Zainal Abidin, APBD Batam 2018 yang baru disahkan diprediksi akan mengalami defisit sebesar Rp86 miliar. Dengan rincian pendapatan secara keseluruhan diproyeksi Rp2,541 triliun sementara belanja sebesar Rp2,627 triliun. “Terjadi defisit sekitar Rp86,1 miliar atau tepatnya Rp86.131.325.508,” ucap Zainal saat membacakan hasil pembahasan Ranperda APBD Batam 2018 sesaat sebelum disahkan. Dijelaskan oleh Politisi Golkar ini, Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemko, penetapan APBD Batam 2018 menggunakan pola perimbangan. Sehingga defisit Rp86 miliar tersebut ditutupi dengan pembiayaan penerimaan Rp88 miliar dikurangi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp2,1 miliar. Sehingga didapat pembiayaan bersih sebesar Rp86,131.325.508. Secara detail diuraikan, bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp1,35 triliun, dana perimbangan Rp934 miliar serta pendapatan sah lainnya sebesar Rp248.8 miliar. Sedangkan belanja daerah terdiri, yakni belanja langsung sebesar Rp827.6 miliar dan belanja tidak langsung sebesar Rp1.69 triliun. “Kami sudah menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, dimana pos anggaran pendidikan sebesar 20 persen, kesehatan 10 persen dan pembangunan infrastruktur Batam 30 persen,” ungkapnya. Ditempat yang sama, Walikota Batam Muhammad Rudi memberikan apresiasi kepada semua pihak yang sudah turut serta membantu pengesahan APBD Batam 2018. Ia mengaku akan bekerja maksimal melanjutkan berbagai proyek infrastruktur yang sudah dianggarkan.
- Dalam kesempatan itu, ia menjelaskan adanya sejumlah proyek pelebaran jalan yang akan disegerakan dalam mengurangi kemacetan di Batam. Satu diantaranya adalah pelebaran jalan Bengkong-Sei Panas. (CR003/MB/HK)
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
