“Jangan hanya sampai di pelabuhan. Kalau bisa, transportasi pelajar ini disiapkan dari Pulau Mepar sampai ke sekolah, sehingga anak-anak tidak kesulitan lagi mencari kendaraan setelah turun dari pompong,” katanya.
Tokoh masyarakat Lingga, Zuhardi, turut menyoroti persoalan tersebut. Ia mengatakan, keberadaan pompong sekolah merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap kebutuhan pendidikan masyarakat Pulau Mepar.
Namun, menurutnya, fasilitas tersebut perlu didukung dengan transportasi darat agar perjalanan pelajar benar-benar terakomodasi dari tempat tinggal hingga ke sekolah.
“Kita mengapresiasi transportasi laut yang sudah tersedia. Itu sangat membantu anak-anak Pulau Mepar. Tetapi setelah tiba di Tanjung Buton, mereka masih harus melanjutkan perjalanan ke Daik. Ini yang perlu dipikirkan bersama,” ujarnya.
Zuhardi menilai pemerintah daerah perlu melakukan pendataan terhadap jumlah pelajar yang menggunakan jalur tersebut serta kebutuhan transportasi mereka setiap hari.
Data tersebut, kata dia, dapat menjadi dasar bagi pemerintah untuk menentukan bentuk bantuan atau fasilitas transportasi darat yang paling sesuai.
“Pemerintah perlu melihat kondisi ini secara utuh. Transportasi laut sudah ada, tetapi akses menuju sekolah juga harus dipastikan. Jangan sampai anak-anak harus mengeluarkan biaya tambahan atau mengalami kesulitan hanya untuk melanjutkan perjalanan ke sekolah,” katanya.
Ia berharap Pemerintah Kabupaten Lingga bersama pihak terkait dapat segera mencari solusi, baik melalui penyediaan kendaraan sekolah maupun skema transportasi bersama yang dapat melayani para pelajar dari Tanjung Buton menuju Daik.
