HARIANMEMOKEPRI.COM – Kondisi Pelabuhan Penyeberangan Roro Jagoh, Kabupaten Lingga, kembali menjadi sorotan.
Sejumlah fasilitas di pelabuhan yang menjadi salah satu jalur penting transportasi dan distribusi barang masyarakat tersebut terlihat mengalami kerusakan dan membutuhkan pembenahan.
Berdasarkan pantauan HarianMemoKepri.com, kondisi sejumlah fasilitas di kawasan Pelabuhan Roro Jagoh dinilai belum ideal untuk menunjang aktivitas masyarakat.
Padahal, pelabuhan tersebut menjadi salah satu akses penting bagi pergerakan penumpang, kendaraan, hingga distribusi barang dan kebutuhan pokok menuju maupun keluar dari Pulau Lingga.
Kondisi itu turut mendapat perhatian dari masyarakat dan aktivis. Aktivis Lingga, Fahrul Anshori, sebelumnya menilai kondisi Pelabuhan Roro Jagoh menjadi salah satu pekerjaan rumah pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan publik.
Menurutnya, infrastruktur transportasi yang layak memiliki peran penting dalam menunjang aktivitas masyarakat sekaligus menggerakkan perekonomian daerah.
Menanggapi sorotan tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lingga, Hendry Efrizal, mengakui kondisi Pelabuhan Roro Jagoh memang belum sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat.
Namun, ia menyebut keterbatasan kemampuan keuangan daerah menjadi salah satu kendala dalam melakukan perbaikan secara menyeluruh.
“Setiap tahun kami berusaha untuk menganggarkan, walaupun bertahap-tahap dan tertatih-tatih. Mohon dimaklumi. Insya Allah ke depan lebih baik. Kalau prioritas, itulah yang setiap tahun diprioritaskan, tetapi keadaan berkehendak lain,” kata Hendry kepada HarianMemoKepri.com, Minggu (27/9/2026).
Hendry mengatakan, Pemkab Lingga melalui Dinas Perhubungan tetap berupaya melakukan pembenahan terhadap fasilitas pelabuhan, termasuk Pelabuhan Roro Jagoh yang memiliki peran penting terhadap aktivitas perekonomian masyarakat.
Menurutnya, apabila kondisi keuangan daerah lebih baik, fasilitas pelayanan publik yang mengalami kerusakan akan menjadi salah satu prioritas untuk segera diperbaiki.
“Kalau keadaan keuangan kabupaten kita sehat, tentunya yang menjadi tempat pelayanan masyarakat dan mengalami kerusakan pasti kami dahulukan, apalagi menyangkut perekonomian masyarakat Lingga,” ujar Hendry.
Ia menjelaskan, pada 2025 lalu Dinas Perhubungan telah melakukan perbaikan terhadap bagian Mobile Bridge (MB) atau jembatan bergerak yang berada di kawasan pelabuhan.
Namun, perbaikan tersebut belum dapat mencakup seluruh fasilitas yang membutuhkan penanganan karena keterbatasan anggaran.
“Kami akui memang belum maksimal karena anggaran hanya sebatas itu. Belum mencukupi untuk dilakukan perbaikan dan pemeliharaan secara keseluruhan,” jelasnya.
Hendry menggambarkan kondisi tersebut sebagai “buah simalakama”. Di satu sisi, pemerintah dituntut meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperbaiki fasilitas yang rusak. Namun di sisi lain, kemampuan fiskal daerah masih terbatas.
“Saya kira ini memang buah simalakama. Dengan kondisi keuangan yang tidak memungkinkan, tetapi kita harus berbenah terhadap kerusakan, khususnya Pelabuhan Penyeberangan Roro Jagoh,” ungkapnya.
Meski demikian, ia memastikan Dinas Perhubungan akan terus mengusulkan anggaran perbaikan setiap tahun agar fasilitas pelabuhan dapat dibenahi secara bertahap.
Hendry juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan seluruh pengguna jasa atas kondisi fasilitas Pelabuhan Roro Jagoh yang masih belum sesuai harapan.
“Kami mohon maaf kepada seluruh pengguna jasa pelabuhan dan angkutan penyeberangan Roro Jagoh atas ketidaknyamanan ini. Percayalah, ini bukan pembiaran, tetapi karena kondisi anggaran yang terbatas. Kami akan terus berupaya agar perbaikan dapat dilakukan secara bertahap,” tuturnya.
Di tengah keterbatasan anggaran tersebut, masyarakat berharap pembenahan Pelabuhan Roro Jagoh tidak berhenti pada perencanaan dan penganggaran tahunan.
Sebagai salah satu jalur utama pergerakan masyarakat dan distribusi barang di Kabupaten Lingga, kondisi pelabuhan yang aman, layak, dan representatif dinilai penting untuk mendukung kelancaran aktivitas transportasi sekaligus perekonomian masyarakat.
