HARIANMEMOKEPRI.COM – Nasib seorang warga Desa Limbung, Kecamatan Lingga Utara, Kabupaten Lingga, Jailani, menjadi perhatian setelah kebun karet seluas sekitar enam hektare selama ini menjadi sumber penghidupan keluarganya berubah menjadi areal perkebunan sawit.
Kondisi tersebut semakin berat bagi Jailani karena salah satu anaknya baru menyelesaikan pendidikan sekolah dan membutuhkan biaya untuk melanjutkan kuliah.
Jailani mengaku telah mendatangi Kantor Desa Limbung pada Senin (21/9/2026) untuk meminta bantuan pengurusan surat keterangan atas lahan yang selama bertahun-tahun dikelolanya.
“Saya punya anak yang baru lulus sekolah dan harus kuliah. Saya datang ke kantor desa meminta agar dibantu mengurus surat keterangan tanah yang selama ini menghidupi keluarga kami dari hasil kebun karet,” ungkap Jailani.
Menurutnya, sebelum berubah menjadi kebun sawit, lahan tersebut ditanami pohon karet yang menjadi sumber pendapatan utama keluarganya.
“Dulu waktu pohon karet masih ada, saya masih bisa dapat penghasilan seratus ribu rupiah lebih dalam sehari. Dari situlah kami makan, membiayai kebutuhan rumah tangga, dan membesarkan anak-anak,” ujarnya.
Namun, kini pohon karet tersebut sudah tidak ada dan lahan telah berubah menjadi perkebunan sawit.
Jailani mengaku kecewa karena permintaannya untuk mendapatkan kejelasan administrasi atas lahan tersebut belum memperoleh respons seperti yang diharapkannya.
“Saya merasa sedih dan kecewa. Permintaan saya ditolak. Sementara saya melihat ada pengurusan lain yang bisa berjalan dengan alasan dilakukan secara bertahap,” katanya.
Ia berharap masyarakat yang menghadapi persoalan serupa mendapatkan pendampingan dan kemudahan dalam menyelesaikan persoalan administrasi pertanahan.
Selain persoalan administrasi, Jailani juga mengaku mendapat informasi bahwa lahannya akan dihargai sekitar Rp3 juta per hektare. Nilai tersebut dinilainya belum mencerminkan harapan dan perjuangannya selama mengelola lahan tersebut.
“Tanah kami seolah-olah dipaksa dibayar hanya sekitar Rp3 juta per hektare. Apa lagi yang harus kami lakukan, Pak? Kami ini bukan orang mampu. Saya sedang butuh biaya untuk menguliahkan anak saya,” tuturnya.
Bagi Jailani, lahan tersebut bukan sekadar tanah, melainkan sumber penghidupan keluarga selama bertahun-tahun.
“Tanah itu bukan sekadar lahan bagi kami. Dari situlah kami mencari makan selama bertahun-tahun. Dari situlah anak-anak kami bisa sekolah. Sekarang kami kehilangan penghasilan, sementara kebutuhan hidup terus berjalan,” katanya.
Jailani pun meminta perhatian pemerintah, DPRD, serta instansi terkait agar persoalan yang dihadapinya dapat ditindaklanjuti secara adil dan transparan.
“Saya mohon kepada pemerintah dan semua pihak yang punya kewenangan, tolong lihat kondisi kami masyarakat kecil. Kami hanya ingin keadilan dan kepastian atas tanah yang selama ini kami kelola,” pungkasnya.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan dari pihak perusahaan maupun Pemerintah Desa Limbung terkait persoalan lahan yang disampaikan Jailani.
