HARIANMEMOKEPRI.COM – Gelombang protes dari massa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Kabupaten Lingga bersama perwakilan kontraktor memanas di sejumlah titik pemerintahan, Senin (06/04/2026).
Aksi dipusatkan di Kantor BPKAD, lalu berlanjut ke Gedung DPRD hingga Kantor Bupati Lingga.
Aksi ini dipicu mandeknya pembayaran proyek tahun anggaran 2025 yang hingga kini belum terselesaikan.
Massa menilai kondisi tersebut telah merugikan kontraktor sebagai pihak ketiga, bahkan berdampak pada stabilitas ekonomi lokal.
Dalam orasinya, massa menyuarakan empat tuntutan utama, yakni pembayaran seluruh hak kontraktor, realisasi THR bagi PNS dan PPPK, transparansi kondisi keuangan daerah, serta mendesak Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lingga untuk mundur sebagai bentuk tanggung jawab.
Suasana sempat memanas saat massa meminta keterbukaan data pengelolaan APBD 2026.
Namun, Plt Kepala BPKAD Lingga, Syarifah Riva Wartety, menyatakan data tersebut tidak dapat disampaikan secara langsung tanpa koordinasi dengan pimpinan.
Sikap tersebut memicu kekecewaan massa. Kehadiran Wakil Bupati Lingga, Novrizal, di lokasi juga dinilai belum menjawab substansi tuntutan karena tidak disertai data konkret terkait pembayaran yang dimaksud.
Aksi kemudian bergeser ke Kantor DPRD Kabupaten Lingga. Di sana, massa diterima oleh sembilan anggota dewan dalam pertemuan resmi.
Hasilnya, disepakati bahwa perwakilan massa akan diundang dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dijadwalkan pada Senin, 12 April mendatang.
Tiga anggota DPRD, yakni Siswandi, Yudi Saputra, dan Yanuar, menyatakan komitmen untuk mengawal tuntutan tersebut.
Yudi Saputra menegaskan bahwa DPRD telah menekan pemerintah daerah agar memprioritaskan pembayaran utang tahun 2025.
“DPRD telah menekan pemerintah daerah agar segala bentuk dana yang terutang pada tahun lalu (2025) dibayarkan terlebih dahulu,” ujarnya di hadapan massa.
Ia juga memastikan pihaknya akan mengawal pencairan hak kontraktor serta mendorong agar THR (Gaji 14) dicairkan sebelum Gaji 13.
Sementara itu, saat massa melanjutkan aksi ke Kantor Bupati, Wakil Bupati Novrizal memberikan tanggapan. Ia menyebut pemerintah daerah tengah melakukan langkah pengetatan anggaran di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Strategi kami adalah memanggil masing-masing OPD dan memprioritaskan tunda bayar. Insyaallah minggu ketiga atau paling lambat minggu keempat April, dana tersebut sudah bisa diterima oleh kawan-kawan kontraktor,” jelasnya.
Meski demikian, massa menegaskan tidak akan berhenti sampai tuntutan mereka benar-benar direalisasikan. Mereka berjanji akan terus mengawal jalannya RDP serta komitmen pemerintah daerah.
Aksi ditutup dengan seruan yang terus digaungkan peserta, “Semakin ditekan, semakin melawan,” sebagai peringatan agar pemerintah tidak mengabaikan hak-hak masyarakat.
