HarianMemoKepri.com, Tanjungpinang – Terkait masalah penggunaan pass masuk ke Pelabuhan Sri Bintan Pura (SBP) Tanjungpinang yang menggunakan E-Money yang ternyata menimbulkan polemik dimasyarakat, karena hal itu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang akan memanggil Pihak Manajemen PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I Tanjungpinang sebagai penanggung jawab Pelabuhan SBP Tanjungpinang, Sabtu, (21/2018).
“Soal Pelindo, maka saya akan ajak kawan Dewan bersikap. Kita warga Tanjungpinang ini sudah menjadikan pelabuhan itu sebagai tempat rutin dikunjungi, karena memang kita daerah laut, Kami sudah berencana mau memanggil Pelindo dan akan membahas banyak hal,” ucap Anggota DPRD Kota Tanjungpinang dari Fraksi Partai Demokrat, Maskur Tilawahyu saat menanggapi berita viral dugaan PT Pelindo yang melarang pengantar penumpang yang memiliki E-Money.
Maskur mengatakan bahwa Pelabuhan SBP Tanjungpinang merupakan tempat dimana masyarakat melakukan aktivitas sosial sebagai warga Kota Tanjungpinang.
“Dari zaman dulu pelabuhan itulah tempat kita bermain, tempat kita bertemu kawan-kawan, tempat kita janji untuk bertemu. Tapi sejak kebijakan Pelindo sekarang ini seolah-olah ingin memisahkan kebiasan masyarakat Tanjungpinang terhadap pelabuhan itu sendiri,” lanjutnya.
Dia juga menyinggung terkait kenaikan tarif pass masuk pada Pelabuhan SBP Tanjungpinang yang diduga dilaksanakan tanpa persetujuan DPRD Kota Tanjungpinang.
“Belum lagi soal kenaikan tarif yang sangat tinggi tanpa persetujuan Dewan. Begitu juga tentang perjanjian dengan BUMD yang membuat hasil pungutan pas pelabuhan kecil sekali untuk masyarakat melalui PAD,” ujarnya. (Red/Syf)
Tanggapi Berita Viral Terkait Petugas Pelindo Larang Masuk Pengantar Penumpang, Maskur Tilawahyu : Kami Akan Panggil Pelindo
