ANAMBAS – Sejumlah persoalan yang dihadapi masyarakat Desa Sunggak, Kecamatan Jemaja Barat, menjadi perhatian dalam kegiatan reses Masa Sidang I anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, Sukran, Selasa (17/11/2026).
Anggota DPRD periode 2024–2029 dari Partai NasDem yang mewakili Daerah Pemilihan (Dapil) Anambas III itu menyerap berbagai aspirasi warga, mulai dari gangguan hama kerak pada tanaman petani, perbaikan masjid, jaringan telekomunikasi yang sering hilang, hingga usulan pembangunan pemecah ombak atau breakwater.
Warga juga mengusulkan bantuan sajadah untuk masjid yang mulai mengalami kerusakan ringan. Menanggapi permintaan tersebut, Sukran menyatakan kesediaannya membantu secara pribadi.
“Insyaallah, Januari nanti saya berniat membantu secara pribadi untuk kebutuhan sajadah masjid di Desa Sunggak,” ungkap Sukran.
Ia mengatakan, berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat akan dikoordinasikan dengan dinas terkait agar dapat dicari solusi bersama.
“Saya akan berkoordinasi dengan dinas terkait dan mencoba mencari solusi bersama terhadap berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat. Kita berharap kebutuhan warga ini bisa mendapat perhatian dan ditindaklanjuti,” ujarnya.
Terkait pengajuan Rencana Kerja (Renja), Sukran menjelaskan bahwa sejumlah usulan hingga 2026 belum terealisasi karena kendala fiskal daerah. Meski demikian, ia menyatakan akan mengupayakan pengajuan Renja untuk tahun 2028.
“Untuk pengajuan Rencana Kerja (Renja), sampai tahun 2026 ini memang belum terealisasi karena adanya kendala fiskal. Insyaallah, untuk Renja tahun 2028 akan kita upayakan,” ungkapnya.
Dalam kegiatan tersebut, nelayan Jungkong, Desa Sunggak, turut menyampaikan apresiasi atas respons Sukran terhadap keluhan mereka mengenai kebutuhan alat pancing yang sebelumnya disampaikan melalui media.
Keluhan itu mendapat tanggapan hingga bantuan alat pancing diberikan kepada para nelayan. Mereka mengaku bantuan tersebut membantu aktivitas mereka.
Sukran berharap aspirasi masyarakat Desa Sunggak dapat diperjuangkan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah dan dinas terkait, dengan tetap memperhatikan kewenangan serta kemampuan anggaran.

