Batam — Pemerintah Kota (Pemko) Batam menargetkan penurunan angka stunting di wilayahnya. Hal itu untuk mencapai target penurunan angka stunting secara nasional menjadi 14 persen di tahun 2024.
Data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), secara nasional stunting atau kondisi gagal pertumbuhan pada anak (pertumbuhan tubuh dan otak) akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama, dialami 27,6 persen anak.
“Kalau Batam alhamdulillah cenderung rendah, berada di 6,02 persen. Dan angka stunting di Kepri 16 persen,” ujar Amsakar usai Rapat Koordinasi Penanganan Stunting Bersama Perguruan Tinggi se-Kota Batam di Ruang Rapat Hang Nadim, Kantor Wali Kota Batam, Jumat (22/2021).
Upaya penurunan angka stunting itu, kata Amsakar, sudah diatur dalam Perpres 72/2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Dalam hal ini, Batam melibatkan Organisasi perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemko Batam dan juga 10 perguruan tinggi di Batam.
“Pasal 8, Pelaksanaan Stranas Penurunan Stunting disusun dengan pendekatan keluarga Resiko Stunting Rencana Aksi Nasional (RAN PASTI) mencakup penyediaan data keluarga beresiko stunting, pendampingan keluarga beresiko stunting, pendampingan calon pengantin, surveilans keluarga beresiko stunting, audit kasus stunting,” ungkapnya.
Di Batam, penurunan angka stunting terus dilakukan melalui 1.632 kader pendamping keluarga, 3.640 kader posyandu dan OPD terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, serta Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kota Batam.
“Penurunan angka stunting juga tak lepas dari akademisi. Di Batam, tadi kita libatkan 10 perguruan tinggi untuk bersama-sama menangani stunting ini,” katanya.
Untuk diketahui, dari total 55.720 balita di Batam, 6,02 persen di antaranya atau 3.356 anak mengalami stunting. Ia optimistis, dengan kerja bersama ini, angka tersebut bisa diturunkan.
“Beberapa program yang sudah dijalankan untuk menurunkan angka stunting ini seperti memberikan bantuan makanan bergizi, Posyandu, insentif bagi kader, dan sebagainya,” ujarnya. (MCB)
