Harian Memo Kepri | Lingga — Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga melalui Asisten ll bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Lingga Yusrizal S.E menyampaikan pesan Bupati Lingga Alias Wello kepada PT. SSLP agar mengembalikan sertifikat lahan milik Warga Desa Linau saat melakukan pendampingan dalam pelaksanaan rapat pertemuan warga pemilik lahan dan PT. SSLP di Aula Polres Lingga, Sabtu (11/2020).
Permintaan pengembalian Sertifikat tersebut disampaikan dengan tegas saat berlangsungnya rapat pertemuan.
Dikatakan yusrizal alasan pihak PT. SSLP yang menahan sertifikat lahan warga dikarenakan tidak mendapatkan izin Pemerintah Kabupaten Lingga untuk beroperasi kembali dengan tidak lagi menanam sawit diduga melakukan penyanderaan terhadap hak milik warga.
Sebelumnya perwakilan pihak PT. SSLP, Maryono Landung, mengatakan sudah berulang kali melayangkan permohonan izin untuk berinvestasi namun sampai dengan tahun 2020 izin tersebut tidak ditanggapi oleh Bupati Lingga Alias Wello
“Kami sudah beberapa kali melakukan permohonan izin perusahaan kami kepada Pemerintah Kabupaten Lingga untuk berinvestasi kembali dengan maksud membantu ekonomi warga masyarakat namun sampai saat ini kami tidak mendapatkan respon dalam hal ini secara tertulis,” ucap Maryono.
Sementara Yusrizal menyambut baik niat yang diutarakan, namun dirinya mengatakan Bupati Lingga berpesan agar PT. SSLP mengembalikan dulu sertifikat milik warga tersebut.
“Pihak perusahaan melakukan permintaan izin kepada pemerintah untuk berinvestasi kembali, namun tidak mendapatkan izin. Akan tetapi hak masyarakat tidak harus menjadi korban, jadi hal ini urusan sebenarnya antara pihak perusahaan dengan pemerintah dan saya menyampaikan pesan Bupati Lingga, PT. SSLP harus mengembalikan hak milik warga Desa Linau,” tegasnya.
Sementara itu ditempat yang sama, Yufik Sapita, mantan Ketua Koperasi Unit Desa Bersama (Kopuma) mengatakan, sejak tahun 2006 dirinya bersama PT. SSLP membuat kesepakatan kerjasama akan tetapi sampai tahun 2016 perusahaan yang bergerak di bidang kelapa sawit tidak melakukan pembangunan perkebunan.
“Kami yang membuat laporan dugaan penggelapan sertifikat itu sebenarnya sudah muak dengan janji-janji yang dilakukan pihak PT. SSLP yang mengatakan ingin mengembalikan sertifikat kami, dari awal-awal semenjak laporan itu dibuat, jadi ceritanya kami masyarakat ini seperti di bodohi,” pungkasnya.
Penulis | Herdoni
