Selain itu, terdapat beberapa usulan dan masukan dari beberapa daerah lainnya yang menyuarakan bahwa Sistem Jaminan Mutu ini didasarkan untuk kepentingan utama yaitu mutu dan keamanan produk kelautan dan perikanan, bukan semata untuk kepentingan PNBP.
Tanggapan atas usulan perwakilan dalam pertemuan ini, khususnya dari Provinsi Kepri, disetujui untuk diatur dalam regulasi seperti Permen KP. Selain itu, kewenangan pada laboratorium di daerah tetap berupa tugas pembinaan yang akan didelegasikan ke Dinas KP.
Dari hasil Temu Teknis, dihasilkan beberapa Minutes Of Meeting untuk ditindaklanjuti oleh pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Ikatan Laboratorium Pengendalian dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan Seluruh Indonesia (ILPIKANI) berencana akan merumuskan beberapa sikap atas perkembangan kebijakan yang akan dan sedang diambil guna mempertahankan pendapatan daerah di sektor kelautan dan perikanan.

