HARIANMEMOKEPRI.COM – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Tanjungpinang telah menjangkau sebanyak 29.720 penerima manfaat.
Di sisi lain, Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang juga menyiapkan 11 lokasi tambahan untuk pembangunan Koperasi Merah Putih.
Perkembangan sejumlah program strategis nasional tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi evaluasi percepatan program strategis nasional Presiden RI dipimpin Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad, di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Senin (16/11/2026).
Dalam rapat tersebut, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemko Tanjungpinang, Samsudi, menyampaikan laporan perkembangan program.
Sementara itu, Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Tanjungpinang, Heni Ari Putranti, memaparkan capaian secara teknis.
Heni menjelaskan, dari total 29.720 penerima manfaat MBG, sebanyak 1.317 merupakan anak PAUD, 18.508 siswa SD, dan 9.895 siswa SMP.
Tak hanya pelajar, pelayanan MBG untuk kelompok balita, ibu hamil, dan ibu menyusui juga telah melampaui target yang ditetapkan.
Tercatat sebanyak 4.498 balita telah menerima pelayanan dari target 4.188 orang.
Kemudian ibu hamil mencapai 343 orang dari target 330 orang, serta ibu menyusui sebanyak 879 orang dari target 833 orang.
“Total penerima manfaat MBG di Kota Tanjungpinang saat ini sudah mencapai 29.720 orang,” kata Heni.
Sementara untuk program Koperasi Merah Putih, sebanyak empat unit telah selesai dibangun. Pemko Tanjungpinang juga telah menyiapkan 11 lokasi tambahan yang siap ditindaklanjuti.
“Ke depan ada 11 lokasi lagi yang sudah siap untuk ditindaklanjuti,” ujarnya.
Dari 11 lokasi tersebut, satu di antaranya telah memasuki tahap pematangan lahan, sedangkan lokasi lainnya masih dalam proses survei dan persiapan pembangunan.
Pembangunan Sekolah Rakyat Disesuaikan
Selain MBG dan Koperasi Merah Putih, Pemko Tanjungpinang juga memaparkan perkembangan pembangunan Sekolah Rakyat.
Heni menyebutkan, Tim Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah melakukan survei finalisasi pada 11 hingga 13 November 2026.
Survei tersebut dilakukan menyusul temuan awal indikasi lahan gambut di area seluas 12,5 hektare yang telah diserahkan Pemko Tanjungpinang untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, kondisi lahan masih dapat ditangani secara teknis.
Namun, dari total lahan yang tersedia, hanya sekitar tujuh hektare yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan.
Kondisi tersebut membuat Kementerian PU melakukan penyesuaian desain bangunan. Gedung yang awalnya direncanakan dua lantai kini akan dibangun menjadi empat lantai.
“Jadi yang semula itu dibangun dua lantai, nanti akan dibangun menjadi empat lantai,” jelas Heni.
Ia memastikan temuan lahan gambut telah ditindaklanjuti melalui pemeriksaan lanjutan dan dinyatakan aman untuk pembangunan.
“Untuk kendala relatif tidak ada. Yang agak mengejutkan hanya saat ditemukan lahan gambut, tetapi sudah dicek kembali dan aman,” tuturnya.
Ansar Minta Pemda Tidak Hanya Bergantung pada Pemerintah Pusat
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Kepri Ansar Ahmad meminta seluruh perangkat daerah serta pemerintah kabupaten dan kota mempercepat pelaksanaan program strategis nasional di wilayah Kepri.
Ansar menegaskan, pemerintah daerah tidak cukup hanya mengandalkan program yang disiapkan pemerintah pusat.
Diperlukan pula program pendamping yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas.
Ia mencontohkan pembangunan Sekolah Rakyat. Selain mendukung penyediaan fasilitas pendidikan, pemerintah daerah perlu membantu proses seleksi siswa hingga menyiapkan dukungan bagi keluarga mereka.
Melalui APBD, pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sarana produksi yang disesuaikan dengan profesi orang tua siswa dari keluarga kurang mampu.
Selain itu, anggota keluarga siswa yang telah lulus SMA atau SMK tetapi belum mendapatkan pekerjaan juga akan didata untuk diprioritaskan mengikuti pelatihan keterampilan.
Program pelatihan tersebut akan dilaksanakan melalui kerja sama dengan sejumlah perusahaan. Setelah mengikuti pelatihan, pemerintah daerah turut membantu proses penempatan kerja.
“Jadi Sekolah Rakyat ini selain mencerdaskan anak-anak sekolahnya juga mengatasi persoalan-persoalan kemiskinan ekstrem,” ucap Ansar.
Menurutnya, pola dukungan serupa juga perlu diterapkan pada program strategis lainnya, termasuk pembangunan perumahan dan MBG.
Pemerintah daerah dapat berperan melalui penyediaan kebutuhan lahan maupun program pendamping sehingga kebijakan pemerintah pusat dapat berjalan beriringan dengan kebutuhan daerah.
“Karena sebagian besar program-program ini adalah atas permintaan kita semua. Maka kita bertanggung jawab ikut menyukseskan program ini,” tambahnya.
Selain membahas MBG, Koperasi Merah Putih, dan Sekolah Rakyat, rapat koordinasi tersebut juga mengevaluasi perkembangan Kampung Nelayan Merah Putih, ketahanan energi listrik, program pembangunan tiga juta rumah, Cek Kesehatan Gratis (CKG), penanganan stunting, imunisasi, hingga tuberkulosis (TB).

