Dalam pengaduannya, Kiki meminta DLH melakukan verifikasi dan inspeksi lapangan, mengambil serta menguji sampel air, memberikan sanksi administratif dan pengawasan sesuai ketentuan apabila ditemukan pelanggaran, serta mendorong pemulihan lingkungan akibat dugaan pencemaran tersebut.

Ia menilai penanganan persoalan ini tidak cukup hanya dengan menguras atau menyedot sisa minyak yang terlihat di aliran sungai. Menurutnya, pengujian kualitas air tetap harus dilakukan untuk mengetahui kondisi sebenarnya.

“Menurut saya, limbah minyak dan oli ini tidak cukup hanya dilakukan pengurasan atau disedot saja. Harus dilakukan pengujian dengan benar karena ini menyangkut bahan minyak,” tegasnya.

Kiki juga menyebut telah berkoordinasi dengan Sekretaris Desa Musai terkait pengaduan tersebut dan menyampaikan bahwa pemerintah desa menyetujui langkah yang ditempuhnya.

Ia menyatakan siap menempuh jalur hukum, baik litigasi maupun nonlitigasi, apabila persoalan tersebut tidak mendapatkan penyelesaian dari instansi terkait.

Sementara itu, Kepala Subbagian PLTD Musai, Afrizal, saat dikonfirmasi pada hari yang sama membenarkan bahwa sumber aliran yang dipersoalkan masyarakat berasal dari parit atau gorong-gorong di belakang PLTD Musai.

“Kalau sumber limbah tersebut memang betul dari parit gorong-gorong belakang PLTD Musai, Bang,” jelas Afrizal.

Ia mengatakan telah berkoordinasi dengan petugas K3 PLN di Batam, Lidya, untuk mencari solusi agar sisa minyak yang berada di saluran tersebut tidak kembali mengalir ke lokasi yang dikeluhkan masyarakat.