Kepri – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau mengadakan Rapat Paripurna laporan pelaksanaan reses masa sidang kedua tahun sidang 2021 di Kantor DPRD Provinsi Kepri Dompak, Senin ( 20/09 ).
Pelaksanaan reses ini sudah dilakukan terhitung sejak tanggal 24 Agustus sampai dengan 06 September 2021.
Waktu pelaksanaan reses tersebut dipergunakan Anggota DPRD Provinsi Kepri Dapil 1 Kota Tanjungpinang untuk mengunjungi konstituen dan menyerap aspirasi melalui pertemuan berbagai elemen masyarakat.
H Lis Darmansyah SH Anggota DPRD Provinsi Kepri Dapil 1 Kota Tanjungpinang menyampaikan beberapa hal dari hasil pelaksanaan reses mengatakan tahun 2021 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD tahun 2016 – 2021, dimana selanjutnya akan memasuki RPJMD tahun 2021 – 2026.
“Pada tahun 2021, Badan Pusat Statistik telah merilis bahwa terjadi angka kemiskinan dan pengangguran yang cukup signifikan yang berakibat dampak Covid 19. Kendati demikian trend pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan di bandingkan pada kuartal pertama tahun 2021 maupun tahun 2020, namun peningkatan tersebut belum berdampak positif pada struktur ekonomi masyarakat secara umum,” ujarnya.
Lis melanjutkan, oleh karena itu menjadi penting bahwa isu pertama pembangunan bagaimana upaya recovery ekonomi dapat dilaksanakan secara optimal, sistematis, terukur dan tepat sasaran.
“Upaya tersebut tentunya tidak cukup hanya dapat melalui program yang bersifat instan dan sesaat akan tetapi perlu adanya pemetaan dan identifikasi terhadap kompleksitas permasalahan yang muncul serta solusi tepat untuk menghadapinya. Salah satunya adalah stimulus dalam merangsang perputaran ekonomi masyarakat agar stabil yang dalam beberapa waktu lalu diberlakukan PPKM,” lanjut Lis.
Sementara itu Hanafi Ekra S,Ag M,P,d,I Anggota DPRD Provinsi Kepri Dapil II Bintan – Lingga yang juga menyampaikan laporan resesnya di hadapan anggota DPRD Provinsi yang hadir mengatakan, mengingat banyak pulau sehingga yang menjadi perhatian adalah lembaga pendidikan.
“Beberapa tahun lalu SMU yang dibangun oleh Provinsi ini antara hidup dan mati seperti tidak ada fasilitas seperti majelis guru hanya terbuat dari tenda, hal ini butuh perhatian besar mudah mudahan Dinas Pendidikan bisa memetakan USB baru yang kita bangun untuk memenuhi fasilitas yang ada,” terang Hanafi.
Selain masalah pendidikan, sarana transportasi laut yang menjadi permintaan dari masyarakat serta keluhan yang alami oleh para guru honorer selama ini.
Tinggalkan Balasan