DPRD Batam: Informasi Simpang-siur Soal Covid-19 Bisa Timbulkan Kerusuhan

Avatar of Redaksi

- Redaktur

Selasa, 7 April 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Harian Memo Kepri | Batam — DPRD Kota Batam menyoroti pengelolaan informasi terkait virus corona atau covid-19. Mereka menilai pengelolaan informasi yang salah dapat membuat masyarakat khawatir.

Hal itu disampaikan Anggota DPRD Kota Batam, Udin P Sihaloho. Menurutnya Pemko Batam seharusnya memberikan informasi satu pintu terkait Covid-19. Minimal kata dia, harus ada juru bicara terkait Covid-19 di Batam

“Sekarang banyak informasi simpang siur, dan malah menambah cemas masyarakat,” ujar Udin dalam rapat koordinasi dengan Dinas Kesehatan Batam seperti diberitakan batamnews.co.id – jaringan Suara.com, Rabu (2/2020).

Ia memperkirakan jika hal ini terus dibiarkan, maka dua minggu ke depan, bisa-bisa terjadi kerusuhan. Menurutnya hal itu harus diantisipasi.

“Kalau tidak dilakukan, dua minggu ke depan bisa rusuh ini,” kata Udin

“Jangan ada dari sumber A begini pendapatnya dari B begini. Sehingga semua pendapat muncul. Harusnya ada satu pintu,” Udin menambahkan.

Informasi yang dimaksud dicontohkannya seperti data jumlah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) di Batam.

Kemudian ada juga pasien 03 Covid-19 yang meninggal dunia sempat mengeluhkan pelayanan RSUD Embung Fatimah dalam percakapan pribadi dengan kerabatnya, dan menjadi viral.

Udin menilai jika pola komunikasi ini masih amburadul, maka akan tambah meresahkan masyarakat.

“Kami (DPRD) juga minta pelayanan di RSUD kalau bisa ditingkatkan lagi. Kalau bisa yang PDP negatif dipublikasikan. Biar tak jadi pertanyaan di masyarakat,” ujarnya di depan forum rapat koordinasi terkait penanganan Covid-19 di DPRD Batam, kamis (2/2020).

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batam, Didi Kusmarjadi mengatakan, informasi mengenai hasil tes swab Covid-19 ini berada pada Balai Teknik Kesehatan Lingkungan Pengendalian Penyakit (BTKL-PP) Batam.

Dan untuk hasil PDP yang negatif, Ia mengakui bukan kewenangannya untuk mempublikasikan hasil tersebut. “Secara etis, kami tidak bisa umumkan, perlu juga kami pastikan, apakah boleh atau tidak,” ujar Didi. “Kami mohon maaf, kedepan ini bisa jadi catatan, dan diupayakan,” kata Didi.

Sumber| www.suara.com
 Dok.| probatam.co
Baca Juga :  Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad Resmikan Revitalisasi Pulau Penyengat Tahap Pertama

Berita Terkait

Seluruh OPD Kepri Terima DPA APBD 2026, Ansar Targetkan RPJMD Tercapai
Rayakan Usia 20 Tahun, Korem 033 Wira Pratama Perkuat Kebersamaan dengan Rakyat
Jajaran Pejabat Polda Kepri Dirombak, Ini Daftar Pejabat Barunya
Perdana Digelar, Gubernur Kepri Resmikan Car Free Day di Gurindam XII Tanjungpinang
Wagub Kepri Serahkan E-BKP kepada Puluhan Nelayan di Karimun
Penataan Parkir Pelabuhan Taman Bunga Jadi Perhatian KPK Karimun
Kantor SAR Natuna Lakukan Kunjungan Kerja ke Kejaksaan Negeri Natuna
Ansar Ahmad Minta Warga Kepri Tetap Waspada Banjir Rob Akibat Pasang Tinggi

Berita Terkait

Selasa, 13 Januari 2026 - 14:27 WIB

Seluruh OPD Kepri Terima DPA APBD 2026, Ansar Targetkan RPJMD Tercapai

Kamis, 8 Januari 2026 - 12:36 WIB

Rayakan Usia 20 Tahun, Korem 033 Wira Pratama Perkuat Kebersamaan dengan Rakyat

Rabu, 7 Januari 2026 - 12:21 WIB

Jajaran Pejabat Polda Kepri Dirombak, Ini Daftar Pejabat Barunya

Minggu, 28 Desember 2025 - 11:37 WIB

Perdana Digelar, Gubernur Kepri Resmikan Car Free Day di Gurindam XII Tanjungpinang

Kamis, 18 Desember 2025 - 16:39 WIB

Wagub Kepri Serahkan E-BKP kepada Puluhan Nelayan di Karimun

Berita Terbaru