Anambas – DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas mulai membahas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah dengan menghimpun masukan dari berbagai unsur masyarakat dan pemangku kepentingan.
Pembahasan tersebut diawali melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Naskah Akademik Ranperda tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah yang dibuka Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, Syamsil Umri, Kamis (12/11/2026).
Dalam sambutannya, Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, Syamsil Umri, menyampaikan bahwa daerah ini memiliki kekayaan budaya dan tradisi lokal yang menjadi bagian penting dari identitas masyarakat.
Menurutnya, penyusunan Ranperda tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah membutuhkan masukan dan keterlibatan berbagai pihak agar regulasi yang dihasilkan sesuai dengan kondisi, potensi, serta kebutuhan masyarakat.
Melalui forum tersebut, berbagai pandangan dan aspirasi diharapkan dapat dihimpun sebagai bahan penyempurnaan Naskah Akademik maupun draf Ranperda.
Sementara itu, Sekretaris DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, Jhon Aquarius Putra, S.E., M.Si., mengatakan kegiatan FGD tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah, khususnya melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).
“Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya mendukung pelaksanaan fungsi legislasi DPRD, khususnya melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda),” ujarnya.
Ia menjelaskan, FGD tersebut dimaksudkan sebagai forum diskusi dan konsultasi untuk memperoleh masukan, saran, serta pandangan dari tenaga ahli dan para pemangku kepentingan.
“Kegiatan ini dimaksudkan sebagai forum diskusi dan konsultasi untuk memperoleh masukan, saran dan pandangan dari tenaga ahli serta pemangku kepentingan,” katanya.
Menurut Jhon, pembahasan tersebut menjadi bagian penting dalam mempersiapkan Naskah Akademik dan draf Ranperda agar regulasi yang disusun memiliki dasar kajian yang sesuai dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas.
Sejumlah hal menjadi perhatian dalam FGD tersebut, mulai dari identifikasi potensi dan permasalahan kebudayaan daerah, penghimpunan aspirasi masyarakat, hingga pengumpulan bahan dan dokumentasi sebagai dasar penyusunan Naskah Akademik dan draf Ranperda.
Kegiatan yang diselenggarakan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas melalui Bapemperda itu menghadirkan tim tenaga ahli dari Pusat Penelitian Kebijakan Publik dan Kemasyarakatan Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH), yakni Dr. Okset Adianto, S.H., M.H., dan Irman, S.H., M.H.
FGD tersebut juga melibatkan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), perwakilan kecamatan, kelurahan, pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Adat Melayu, Forum Pembauran Kebangsaan, tenaga pendidik, organisasi kepemudaan, maestro budaya, pelaku seni, pelaku wisata, pelaku ekonomi kreatif, sanggar dan komunitas seni, serta insan pers.
Melalui pembahasan tersebut, DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas berharap Ranperda tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah memiliki landasan akademik yang kuat dan dapat menjadi payung hukum untuk melindungi, melestarikan, mengembangkan, serta memajukan kekayaan budaya lokal.
Dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat, regulasi yang disusun diharapkan mampu mengakomodasi aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam menjaga warisan budaya Kabupaten Kepulauan Anambas. (Adv)
