“Kegiatan ini dimaksudkan sebagai forum diskusi dan konsultasi untuk memperoleh masukan, saran dan pandangan dari tenaga ahli serta pemangku kepentingan,” katanya.
Menurut Jhon, pembahasan tersebut menjadi bagian penting dalam mempersiapkan Naskah Akademik dan draf Ranperda agar regulasi yang disusun memiliki dasar kajian yang sesuai dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas.
Sejumlah hal menjadi perhatian dalam FGD tersebut, mulai dari identifikasi potensi dan permasalahan kebudayaan daerah, penghimpunan aspirasi masyarakat, hingga pengumpulan bahan dan dokumentasi sebagai dasar penyusunan Naskah Akademik dan draf Ranperda.
Kegiatan yang diselenggarakan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas melalui Bapemperda itu menghadirkan tim tenaga ahli dari Pusat Penelitian Kebijakan Publik dan Kemasyarakatan Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH), yakni Dr. Okset Adianto, S.H., M.H., dan Irman, S.H., M.H.
FGD tersebut juga melibatkan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), perwakilan kecamatan, kelurahan, pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Adat Melayu, Forum Pembauran Kebangsaan, tenaga pendidik, organisasi kepemudaan, maestro budaya, pelaku seni, pelaku wisata, pelaku ekonomi kreatif, sanggar dan komunitas seni, serta insan pers.
Melalui pembahasan tersebut, DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas berharap Ranperda tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah memiliki landasan akademik yang kuat dan dapat menjadi payung hukum untuk melindungi, melestarikan, mengembangkan, serta memajukan kekayaan budaya lokal.
