HARIANMEMOKEPRI.COM – Upaya memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di wilayah Kepulauan Riau terus diperkuat melalui kolaborasi antara BPJS Ketenagakerjaan dan Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri.
Komitmen tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama BPJS Ketenagakerjaan bersama Baintelkam Polri yang digelar di Aston Hotel & Residence Batam, Jumat (13/11/2026).
Pertemuan tersebut melibatkan jajaran Baintelkam Polri, Polda Kepri, Polres dan Polresta se-Provinsi Kepulauan Riau, serta jajaran BPJS Ketenagakerjaan dari tingkat pusat, wilayah hingga kantor cabang.
Kabid Kerja Sama Baintelkam Polri, Kombes Pol Hanny Andhika Sarbini mengatakan kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan bagian penting untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kerja sama sekaligus mengidentifikasi aspek yang masih perlu ditingkatkan.
“Kolaborasi Polri dan BPJS Ketenagakerjaan memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan,” terang Kombes Pol Hanny Andhika.
Melalui kerja sama tersebut, koordinasi antarlembaga diharapkan semakin kuat, terutama dalam pertukaran informasi, dukungan terhadap pelaksanaan program serta mendorong kepatuhan terhadap ketentuan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Senada dengan itu, Deputi Direktur Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan BPJS Ketenagakerjaan, Eko Yuyulianda, menegaskan pentingnya dukungan Polri dalam mengoptimalkan pengawasan terhadap pelaksanaan program perlindungan pekerja.
Ia menyampaikan bahwa salah satu tantangan yang terus menjadi perhatian adalah memastikan seluruh pemberi kerja memenuhi kewajibannya dengan mendaftarkan pekerja ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan.
Karena itu, sinergi dengan Polri diharapkan dapat memperkuat langkah pengawasan dan meningkatkan kepatuhan perusahaan sesuai kewenangan masing-masing institusi.
Sementara itu, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Tanjungpinang, Helena Siboro, menyebut kerja sama dengan Baintelkam Polri menjadi langkah strategis dalam memperluas jangkauan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Menurut Helena, perlindungan tersebut harus dapat dirasakan seluruh pekerja, baik yang bekerja di sektor formal maupun informal.
Khusus di Kepulauan Riau, pihaknya berkomitmen memperkuat koordinasi dengan jajaran kepolisian dan para pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan kesadaran badan usaha terhadap kewajiban memberikan perlindungan kepada tenaga kerja.
Ia berharap kolaborasi yang terbangun tidak hanya memperkuat pengawasan, tetapi juga mampu meningkatkan jumlah pekerja yang terlindungi dari berbagai risiko sosial ekonomi, seperti kecelakaan kerja dan kematian.
“Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bukan sekadar kewajiban pemberi kerja, tetapi merupakan bentuk nyata kepedulian dan tanggung jawab bersama terhadap kesejahteraan pekerja,” ujarnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Dedi Hardianto, Kasubdit Sosial Budaya Baintelkam Polri Kombes Pol Agung Budi Leksono, Dir Intelkam Polda Kepri, para kepala unit Intelkam Polres dan Polresta se-Kepri, serta jajaran pimpinan BPJS Ketenagakerjaan.
Melalui monitoring dan evaluasi ini, kedua institusi diharapkan dapat semakin mengoptimalkan pelaksanaan kerja sama sehingga perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dapat menjangkau lebih banyak pekerja di Indonesia, khususnya di Provinsi Kepulauan Riau.

