Ia menyampaikan bahwa salah satu tantangan yang terus menjadi perhatian adalah memastikan seluruh pemberi kerja memenuhi kewajibannya dengan mendaftarkan pekerja ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

Karena itu, sinergi dengan Polri diharapkan dapat memperkuat langkah pengawasan dan meningkatkan kepatuhan perusahaan sesuai kewenangan masing-masing institusi.

Sementara itu, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Tanjungpinang, Helena Siboro, menyebut kerja sama dengan Baintelkam Polri menjadi langkah strategis dalam memperluas jangkauan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Menurut Helena, perlindungan tersebut harus dapat dirasakan seluruh pekerja, baik yang bekerja di sektor formal maupun informal.

Khusus di Kepulauan Riau, pihaknya berkomitmen memperkuat koordinasi dengan jajaran kepolisian dan para pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan kesadaran badan usaha terhadap kewajiban memberikan perlindungan kepada tenaga kerja.

Ia berharap kolaborasi yang terbangun tidak hanya memperkuat pengawasan, tetapi juga mampu meningkatkan jumlah pekerja yang terlindungi dari berbagai risiko sosial ekonomi, seperti kecelakaan kerja dan kematian.

“Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bukan sekadar kewajiban pemberi kerja, tetapi merupakan bentuk nyata kepedulian dan tanggung jawab bersama terhadap kesejahteraan pekerja,” ujarnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Dedi Hardianto, Kasubdit Sosial Budaya Baintelkam Polri Kombes Pol Agung Budi Leksono, Dir Intelkam Polda Kepri, para kepala unit Intelkam Polres dan Polresta se-Kepri, serta jajaran pimpinan BPJS Ketenagakerjaan.