HARIANMEMOKEPRI.COM — Gubernur Kepri Ansar Ahmad menghadiri Penetapan Desa Kelurahan Binaan Sadar Hukum dan Penyuluhan Hukum bagi ASN dan Kepala Desa Se-Provinsi Kepri Tahun 2023 bertempat di Aula Wan Seri Beni Dompak, Tanjungpinang, Selasa (24/2023).

Baca Juga: KPU Dan Bawaslu Tanjungpinang Himbau Peserta Pemilu Ikuti Regulasi Yang Ada Terutama PKPU Nomor 15

Di kesempatan ini Gubernur Kepri Ansar Ahmad juga menerima Sertifikat penghargaan atas Kolaborasi dan Pembinaan Desa keluarahan Sadar Hukum yang diserahkan oleh Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham RI Bapak Sofyan.

Baca Juga: Kepala Bappenas Suharso Monoarfa Realisasi Dana Inpres , Ansar Ahmad Apresiasi Kepada Pemerintah Pusat

Desa Sadar Hukum/ Kelurahan Sadar Hukum merupakan desa atau kelurahan yang telah dibina atau karena swakarsa dan swadaya, memenuhi kriteria sebagai Desa Sadar Hukum dan Kelurahan Sadar Hukum.

Gubernur Kepri Ansar Ahmad dalam sambutannya mengapresiasi komitmen Kantor Wilayah Kemenkumham Kepulauan Riau yang telah bersinergi dengan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan program kerja salah satunya yaitu pembinaan kesadaran hukum masyarakat.

Baca Juga: Curah Hujan Di Tanjungpinang Diperkirakan Cukup Tinggi, Hasan Himbau Jaga Kebersihan Drainase Serta Lingkungan Sekitar

“Di tengah tantangan kondisi geografis, keterbatasan sumber daya, serta lajunya arus globalisasi, Provinsi Kepuluan Riau telah mengukuhkan 70 desa/kelurahan binaan sadar hukum, yang akan diresmikan menjadi desa kelurahan sadar hukum. Desa kelurahan binaan tersebut diharapkan dapat menjadi percontohan bagi desa/kelurahan lainnya, sehingga terwujudnya masyarakat Provinsi Kepulauan Riau yang berbudaya hukum,” ujarnya.

Baca Juga: Seorang Pemuda Tanjungpinang Diringkus Polisi Saat Menjual Sabu Di Wilayah Kijang Kota

Kepada Biro atau Dinas Terkait Gubernur Ansar menginstruksikan untuk terus bersinergi dengan Kanwil Kemenkumham Kepri, agar kegiatan peningkatan kesadaran hukum melalui pembinaan desa kelurahan sadar hukum serta kegiatan lainnya dapat berjalan dengan baik, sehingga rasa keadilan dan kemanfaatan hukum dapat dirasakan oleh masyarakat.

Baca Juga: Pembangunan Pelabuhan Kuala Riau Bertahap Sampai 2027, Gubernur Kepri: Berperan Sebagai Pintu Masuk Utama Logistik

“Untuk 70 kepala desa dan lurah yang telah dikukuhkan, saya ucapkan selamat. Kegiatan pengukuhan hari ini menjadi momentum untuk meningkatkan integritas, loyalitas dan kinerja dalam membangun desa/kelurahan masing-masing untuk mewujudkan masyarakat yang tertib, berkeadilan dan harmonis,” lanjut Ansar.

Baca Juga: FBN Kepri Laksanakan Kegiatan Pembaretan dan Penyematan Pin Bela Negara kepada Peserta Latsar Satpol PP Kota Tanjungpinang

Kemudian terkait kegiatan penyuluhan hukum yang akan diberikan oleh Narasumber dari Kementerian Hukum dan HAM RI, sangat disambut baik oleh Gubernur Ansar karena sangat relevan dengan pesta demokrasi tahun 2024 yang akan segera dilaksanakan. Berbicara tentang pemilu, tentunya tidak terlepas dengan kerawanan pelanggaran yang terjadi baik disengaja maupun tidak.

Baca Juga: Suharso Monoarfa Dukung Monumen Bahasa Nasional Di Pulau Penyengat, Tahun 2024 Dibangun Dengan Anggaran Rp50 Miliar

“Oleh karena itu Sebagai ASN dan kepala desa, menegakkan netralitas di masa pemilu merupakan suatu keharusan. Penyuluhan hukum hari ini menjadi sarana transfer pengetahuan, pencegahan terjadinya pelanggaran pemilu, serta mendorong peran aktif ASN dan kepala desa dalam menyukseskan pemilu 2024,” Kata Gubernur Kepri Ansar Ahmad.

Baca Juga: Rumah Warga Dihantam Puting Beliung, BPBD Serta Satpol PP Tanjungpinang Bantu Pasangkan Atap Terpal

Sementara itu Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham RI Sofyan menyampaikan bahwa dalam menentukan desa kelurahan yang layak untuk dikukuhkan sebagai Desa Kelurahan Binaan Sadar Hukum Menuju Desa Kelurahan Sadar Hukum,

Baca Juga: Tercatat 14 RT RW Ikut Caleg Ajukan Pengunduran Diri, Teguh Susanto: Penggantinya Telah Diproses Oleh Kelurahan

Kantor Wilayah dan Pemerintah Daerah Se-Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan sosialisasi, dan penilaian berdasarkan indikator penilaian yang terdiri dari indikator akses informasi hukum, implementasi hukum, akses keadilan, serta akses demokrasi dan regulasi. 70 desa dan kelurahan yang dikukuhkan pada hari ini telah memenuhi ambang minimal penilaian tersebut.

Baca Juga: Kedapatan Buang Sampah Sembarangan, Akib Minta Fotokan Dan Lapor Ke Satpol PP

“Predikat desa kelurahan binaan sadar hukum yang tersemat di harapkan mampu menjadi salah satu pendukung upaya pemerintah daerah dalam membangun perekonomian serta tercapainya kehidupan bermasyarakat provinsi kepulauan riau yang aman, bersatu, rukun, damai, adil, dan sejahtera,” harapnya. (adv)